Free Zone

Aplikasi Online Kegiatan Impor untuk Pengusaha di FTZ Batam

2011-06-09T19:16:00.000-07:00

BP Batam, melalui unit Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) telah melakukan sosialisasi terhadap hampir sekitar 250 Pengusaha untuk melakukan perizinan secara on-line melalui aplikasi SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk Barang). Perizinan yang sudah bisa dilakukan secara online adalah permohonan izin usaha impor dan permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir (Importir Terbatas/IT, Importir Produsen/IP dan Importir Terbatas-Produk Tertentu/IT-PT).

Permohonan secara online dapat dilakukan melalui internet dengan mengakses pada website http://sikmb.bpbatam.go.id. Pengusaha yang bisa mengakses adalah pengusaha yang sudah mendapatkan Hak Akses dan perjanjian Hak Akses antara BP Batam dan pihak pengusaha. Saat ini pengusaha yang sudah mendapatkan hak akses dan izin usaha impor secara elektronik adalah sebanyak 252 perusahaan. Pada hari jumaat tgl 10/6/2011, BP Batam- IT Center akan mengadakan pelatihan di gedung IT Center untuk permohonan mendapatkan persetujuan pemasukan barang secara elektronik.

Pengunaan perizinan secara online melalui website http://sikmb.bpbatam.go.id akan dilakukan secara bertahap terhadap para pengusaha di FTZ Batam, dan diharapkan dalam tahun ini semua pengusaha bisa melakukan perizinan untuk kegiatan impor melalui sistem elektronik on-line.

Perizinan yang dikeluarkan oleh sistem adalah Izin Usaha impor dan Pengakuan Impor (IT, IP dan IT-PT), yang mana perizinannya juga bisa dilihat di halaman masing-masing user. Kedua Perizinan tersebut masih bersifat hard copy dengan tanda tangan basah, sedangkan untuk persetujuan pemasukan barang akan menggunakan tanda tangan elektronik yang juga terhubung dengan Bea Cukai Batam. Pihak Kantor Bea Cukai Batam juga akan bisa mengakses semua perizinan yang telah dikeluarkan oleh BP Batam dengan mengakses aplikasi online SIKMB.

Pengusaha akan dipermudah dengan penggunaan aplikasi SIKMB secara online, untuk persetujuan pemasukan barang bisa dilakukan secara online dan persetujuannya juga langsung diperoleh secara online pada masing-masing user melalui komputer, sehingga tidak perlu lagi mendatangi kantor BP Batam lagi. Perizinannya juga bisa dilihat di komputer dan bisa diprint perizinannya.

Mudah-mudahan aplikasi ini bisa memberikan manfaat bagi para pengusaha yang selalu menghendaki adanya effisiensi dalam memberikan perizinan di kawasan FTZ Batam.

Selamat kepada BP Batam, khususnya PDSI yaitu TIM SIKMB, mudah mudahan amal dan ibadah kita mendapatkan pahala di kemudain hari.

API-P Akhirnya Diserahkan Kembali Ke BP Batam

2011-06-09T18:57:00.000-07:00

Kementrian Perdagangan yang mempunyai kewenangan dalam mengatur perizinan impor yang di tuangkan dalam pemberian izin Angka Pengenal Impor akhirnya mendelegasikan kembali kewenangan tersebut ke pada BP Batam. Sebelumnya kewenangan tersebut dilimpahkan ke BP Batam melalui BKPM yang mempunyai orang di BP Batam untuk menerbitkan API-T. Kemudian melalui kebijakan baru akhirnya API-T harus dirubah menjadi API-P (Produsen) dengan batas waktu hingga akhir Desember 2010, dan apabila API nya masih belum API-P (Produsen) maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan kegiatan impor. Kebijakan baru tersebut juga sekaligus menarik kewenangan BP Batam dalam menerbitkan API-T yang diganti dengan API-P yang pengurusannya ditarik kembali ke BKPM Jakarta.

Wacana ini memang sudah terdengar pada saat rapat koordinasi di Kementrian Ekonomi yang dipimpin Bpk Hatta Rajasa, namun hanya sebatas di pembahasan di level koordinasi. Akhirnya, pada saat Ibu Menteri Perdagangan datang ke Batam, permasalahan pelimpahan API tersebut dipertanyakan ke Ibu Menteri Mary Pangestu, dan beliau menjawab sesegera mungkin pelimpahan API-P dan API-U untuk perusahaan di dalam kawasan FTZ Batam dilimpahkan ke BP Batam. Ibu Menteri juga langsung menginstruksikan bawahan yang berkaitan dengan Impor untuk segera menindaklanjuti pelimpahan kewenangan API-P dan API-U ke BP Batam.

Pertemuan dengan Ibu Menteri Perdagangan pada saat berkunjung ke Batam sangat bermanfaat, dan kalau tidak ditanya oleh salah satu peserta mungkin tidak ada follow up nya. Maklum pelimpahan kewenangan biasanya mempunyai keterkaitan dengan kepentingan pihak tertentu sehingga tindaklanjutnya biasanya agak lambat walaupun sudah di instruksikan oleh Pejabat selevel Mentri.

BP BATAM AKAN MEMBUAT "BATAM SINGLE WINDOW PERMIT"

2011-02-11T06:29:00.000-08:00

BP Batam akan membuat terobosan baru di bidang perizinan dengan akan membuat " Batam Single Window Permit" atau yang disingkat dengan BSWP. Batam Single Window Permit merupakan suatu portal perizinan yang akan mengintegrasikan semua perizinan yang ada di Batam, baik perizinan dari BP Batam, Pemko Batam, Instansi pusat seperti Bea Cukai, Kantor Pajak dan Emigrasi serta perizinan yang dikeluarkan oleh Provinsi KEPRI.

Sistem perizinan yang terintegrasi ini semuanya di bangun dengan teknologi WEB.2 dan berbasiskan website, sehingga para pengusaha yang akan melakukan permohonan perizinan secara online dari masing-masing kantornya.

Cikal bakal dari Portal BSWP adalah aplikasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) yang saat ini sedang disosialisasikan oleh BP Batam yang diharapkan dapat di implementasikan secara menyeluruh pada awal bulan April 2011.

Para stake holder di kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun serta Provinsi KEPRI diharapkan dapat memberikan dukungan akan terwujudnya Portal BSWP.

Tujuan dari Portal BSWP adalah untuk mempermudah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha untuk berinvestasi di Batam terutama pengusaha PMDN, PMA dan Nos Fasilitas.

BP Batam akan melengkapi sarana infrastruktur, terutama jaringan fiber optic ke instansi yang mengeluarkan perizinan seperti Pemko Batam, Bea Cukai, Kantor Pajak, Kantor Emigrasi dan instansi lainnya.

Sistem ini akan di letakan di IT Center BP Batam di Data Center yang merupakan fasilitas IT yang termoderen di Provinsi KEPRI. Data Center BP Batam sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Disaster Recovery Center (DRC) untuk Indonesia Bagian Barat.

Saat ini beberapa kementrian dari pemerintah pusat sudah meletakkan server back up di data center BP Batam yaitu Kementrian Kominfo (e-gov dan e-proc se Indonesia), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sistem Informasi TKI), BPPT/IPTEKNET, Kementrian Dalam Negeri untuk aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK untuk seluruh Indonesia.

Diharapkan dengan adanya data center dan IT Center di Batam, akan memberikan dampak yang besar kepada perkembangan teknologi IT dikawasan FTZ BBK dan provinsi KEPRI.

Jadwal Pelatihan Sistem Online Keluar Masuk Barang

2011-02-11T06:11:00.000-08:00

BP Batam sudah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Keluar Masuk Barang atau disingkat dengan SIKMB. Aplikasi ini merupakan salah satu terobosan dari BP Batam untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengusaha yang bergerak di bidang impor dan expor. Saat ini sistem manual dan sistem online di berlakukan bersamaan selama masa transisi hingga bulan Maret. BP Batam akan menerapkan menyeluruh sistem online pada akhir Bulan Maret.

Pengusaha impor dan expor di himbau untuk melakukan pendaftaran online izin usaha impor agar mereka dapat menggunakan aplikasi secara online setelah bulan Maret.

BP Batam sudah melakukan pelatihan kepada para pengusaha sebanyak 4 angkatan, dan pada tanggal 14-19 Februari 2011, BP Batam akan mengundang para pengusaha yang masih belum mendapat pelatihan aplikasi SIKMB. Pelatihan angkatan ke 5 dst akan dilaksanakan pada tanggal 21 sd 26 Februari ( Satu angkatan satu hari). Diharapkan semua pengusaha sudah mendapatkan izin usaha impor secara elektronik pada awal Maret, sehingga pada akhir Maret semua data sudah di input ke sistem, dan aplikasi online bisa di terapkan pada akhir bulan Maret.

Aplikasi ini adalah milik bersama, mari kita gunakan bersama demi kemudahan kita bersama, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pemroses dokumen dalam hal ini Direktorat Lalulintas Barang BP Batam.

BP Batam akan menerapkan Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB)

2011-01-08T07:54:00.001-08:00

BP Batam yang pada tahun lalu akan menerapkan proses perijinan pemasukan barang secara elektronik dengan menggunakan Sistem Informasi Keluar Masuk Barang akhirnya akan terujud pada hari Senin, tanggal 10 Januari tahun 2011. BP Batam dalam hal ini Anggota 2 dan Direktur Lalu Lintas Barang yang bekerjasama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi akan melakukan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) di Gedung IT Center BP Batam. Kegiatan Sosialisasi Penggunaan SIKMB ini akan dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama akan diundang sebanyak 60 perusahaan untuk melakukan registrasi secara online yang mana akan diberikan ijin usaha baru yang di generate dari SIKMB. Registrasi secara online ini akan dilakukan di ruang pelatihan Gedung IT Center, dimana masing-masing peserta akan disediakan komputer untuk melakukan registrasi yang akan di guide oleh TIM pengajar dari Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam. Materi yang akan diajarkan pada kegiatan sosialisasi ini adalah Registrasi untuk Ijin Usaha Baru, Ijin Usaha Perubahan, Ijin Usaha Perpanjangan, Pengakuan sebagai Importir Produsen dan Terdaftar (baik baru, perubahan dan perpanjangan) dan Persetujuan Pemasukan Barang serta Realisasi Pemasukan Barang .

Setelah tahap pertama selesai, maka selanjutnya akan dilakukan pelatihan kepada perusahaan yang selama ini sudah terdaftar di BP Batam yang berdasarkan dari data di Direktorat Lalulintas Barang ada sekitar 1000 perusahaan dan direncanakan akan dilakukan pelatihan selama hampir satu bulan secara terus menerus di gedung IT Center BP Batam.

Pada masa transisi, proses perijinan masih akan diberlakukan secara manual dan apabila data perusahaan sudah ada pada sistem database SIKMB maka proses perijinan akan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SIKMB. Masa transisi ini akan berlaku 2 hingga 3 bulan dan selanjutnya proses perijinan pemasukan barang akan menggunakan sistem secara elektronik SIKMB.

Sistem SIKMB ini rencananya akan di intergrasikan dengan sistem yang ada di Kantor Utama Bea Cukai Batam, Kantor Pajak, Pemko Batam, Samsat dan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan proses perijinan pemasukan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dengan terintegrasinya sistem ini maka akan memudahkan pengusaha dalam hal pengurusan perijinan pemasukan barang ke kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sistem SIKMB ini dikembangkan secara inhouse yaitu oleh tenaga-tenaga IT dan programer yang ada di BP Batam dan rencana kedepan akan dikembangkan lebih lanjut lagi serta akan di integrasikan dengan sistem yang lebih besar lagi yaitu PORTAL BATAM SINGLE WINDOW PERMIT (BSWP). Portal Batam Single Window Permit merupakan program dari BP Batam yang merupakan suatu portal yang akan mengintegrasikan semua proses perijinan yang ada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Penulis Blog ini adalah Ketua TIM pembuatan aplikasi SIKMB, saran, masukan dan ide dari pengusaha dan perusahaan Importir terhadap aplikasi SIKMB merupakan masukan yang berharga bagi kami untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi SIKMB. Aplikasi SIKMB dapat di akses pada situs http://sikmb.bpbatam.go.id. Sebelumnya kami selaku ketua TIM mengucapkan terima kasih kepada anggota TIM yaitu Danang D, Chindya, Winardi, Budi, Danang F, Brian, Ferdy, David, temen-teman dari Dir Lalin dan anggota lainnya yang selama ini mensupport pembuatan aplikasi SIKMB.

Dengan digunakannya Sistem Elektronik SIKMB ini, maka diharapkan para pengusaha dan importir di Batam akan dapat melakukan kegiatan pemasukan barang dengan lebih cepat, effisien dan transparan.

Bravo dan selamat kepada TIM SIKMB, pengorbanan waktu dan tenaga ANDA merupakan Ibadah kepada yang di atas dan demi kemajuan FTZ Batam. Ayo kobarkan semangat GARUDA DI DADAMU...................

Pemerintah Pusat Berencana akan Melakukan Revisi PP 46/2007 dan PP 02/2009

2011-01-08T07:18:00.000-08:00

Pemerintah pusat akan merevisi Peraturan Pemerintah No 46 thn 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terutama revisi tentang perubahan dari Otorita Batam menjadi BP Batam yang pengaturannya masih belum diakomodir pada PP 46/2007. Beberapa hal yang akan direvisi pada Peraturan Pemerintah no 46/2007 salah satu diantaranyan adalah yang berkaitan dengan bentuk kelembagaan dari BP Batam, tata cara pengelolaan Sistem Keuangan, Pengelolaan Aset terutama lahan dan aset lainnya, pelimpahan HPL yang sebelumnya dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke OB dan setelah Batam menjadi KPBPB berubah dari OB ke BP Batam dan beberapa hal yang masih belum diatur dalam PP 46/2007. Pada saat kunjungan dari TIM Dewan Nasional ke Marketing Center pada bulan November 2010, BP Batam telah mempresentasikan tentang blue print dari BP Batam di depan anggota TIM Dewan Nasional. Direncanakan revisi PP 46/2007 akan selesai pada akihir tahun 2010, namun demikian karena suatu hal revisi tersebut akan diselesaikan pada tahun 2011.

Disamping revisi PP 46/2007, pemerintah pusat juga akan merevisi Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2009 tentang “ Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Beacukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah di tunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas", yang pada saat peluncuran PP02/2009 dihadiri oleh Bpk Presiden SBY beserta menteri-menteri terkait. Rapat pembahasan INTERDEP telah dilakukan beberapa kali di Jakarta, yang rencananya akan selesai pada tahun 2010, namun karena alasan beberapa hal tidak bisa juga diselesaikan oleh Pemerintah Pusat pada bulan Desember 2010 dan direncanakan akan dapat selesai pada tahun 2011.

Revisi PP 02/ thn 2009 ini sangat dinantikan oleh para Pengusaha Batam, Bintan dan Karimun karena akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasional dari pihak BP Batam, Kantor Utama Bea Cukai dan Kantor Pajak berkaitan dengan proses perijinan pemasukan Barang dari luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK.
Seperti diketahui saat ini pelaksanaan operasional proses perijinan pemasukan barang dari luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa diakomodir oleh PP 02/thn 2009.

Diharapkan dengan revisi kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas dapat menciptakan iklim investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan BBK.

BP Batam akan melauching E-Prijinan Import

2010-02-25T09:00:00.000-08:00

BP Batam berupaya untuk memperbaiki pelayanan perijinan import dengan akan menerapkan sistem online e-Perijinan BP Batam. Diharapkan sistem ini akan di sosialisasikan pada minggu terakhir bulan Maret 2010.

Dengan adanya sistem ini maka pengusaha bisa melakukan register secara on line melalui internet, karena sistem ini di bangun berbasiskan web. Untuk permohonan izin usaha import, perizinan IT, IP dan IT/PT serta perizinan yang berkaitan dengan kepelabuhan bisa di lakukan semuanya secara online.

Pada sistem ini pemrosesan dokumen meliputi Penerimaan dokumen (PENDOK), Verifikasi Lapangan untuk Izin Usaha (VERLAP), Proses Dokumen (PROSDOK), Verifikasi Dokumen (VERDOK), Pencetakan Dokumen oleh sekretariat dan yang terakhir adalah approval dari pak Wayan. Semua tahapan proses tersebut paling lama 4 hari sesuai dengan kesepakatan rapat pada saat pertemuan dengan BKPM dan Mendagri.

Pengusaha atau pemohon izin bisa memonitor dokumen mereka sampai pada tahapan mana melalui internet secara online, sehingga transparansi bisa di kontrol baik oleh pemohon ataupun managemen BP Batam. Pihak BP Batam juga akan bisa memonitor anak buahnya dan dokumen pemohon mana yang masih berhenti dan tidak di proses serta dapat diketahui juga siapa yang memprosesnya.

Sistem ini di bangun dengan konsep paperless, tracking system (sehingga bisa di track setiap tahapan pemrosesan dokumen), dan webbase (sehingga bisa di akses dimana saja) serta ketentuan dan peraturan di lock by system. Keuntungan lain adalah apabila pejabat misalnya Bpk wayan atau kabid perdagangan yang harusnya menandatangani dan memproses sedang tugas ke Jakarta, maka yang bersangkutan masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dimana ia berada dengan persyaratan ada akses internet, atau bisa juga dengan HP Balck barry atau Iphone atau HP lainnya yang bisa akses ke internet.

Sistem aplikasi ini rencananya akan di integrasikan dengan Bea Cukai khususnya dengan Aplikasi NIK, sehingga pengecekan dokumen akan kita cross check dengan yang ada di Bea Cukai, dan pemohon perijinan tidak perlu lagi memasukan dokumen Hard Copy seperi SIUP, TDP, NPWP, API dsb.

Penjajagan dengan pihak Bea Cukai sudah di lakukan dan mereka setuju untuk dilakukan integrasi dengan aplikasi NIK, setelah rapat internal bea cukai yang akan memutuskan untuk menerapkan NIK khusus di Batam.

Begitu juga dengan pihak kantor Pajak yang berkaitan dengan NPWP, untuk kedepan rencananya akan di integrasikan dengan aplikasi yang ada di BP Batam.

Laporan ke Dewan Kawasan dan juga ke jakarta bisa dilakukan secara online, sehingga any time pihak Dewan Kawasan dan Jakarta dalam hal ini Kementrian Perdagangan dan Menko Perekonomian bisa melihat laporan progres di BP Batam.

Menko Perekonomian akan ke Batam dalam rangka Launching SPIPISE

2010-01-12T22:02:00.000-08:00

Menko Perekonomian Bpk Hatta Rajasa di rencanakan akan ke Batam pada hari Jumaat tanggal 15 Januari 2010 dalam rangka akan meresmikan aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) yang merupakan aplikasi yang di kembangkan oleh BKPM untuk perijinan - perijinan investasi seperti Register PMA, Surat Persetujuan BKPM, Izin Usaha dan Angka Pengenal Importir. Program ini juga berkaitan dengan program 100 Hari Pemerintah yang di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat proses Start Business yang sebelumnya 60 Hari di percepat menjadi 17 hari untuk 9 perijinan yang berkaitan dengan Start Business.

BKPM, Pemko Batam dan BP Batam telah menandatangani MOU yang berkaitan dengan perizinan yang berada di bawa ke tiga institusi tersebut untuk mempersingkat jumlah hari dan biaya-biaya yang timbul untuk pengurusan perijinan. Dengan di terapkan SPIPISE yang juga akan terintegrasi dengan aplikasi yang ada di BP Batam dan Pemko Batam, maka akan mempercepat proses perijinan yang selama ini dirasakan lama bagi para pengusaha.

Disamping itu BP Batam juga akan mengintergrasikan dengan SPIPISE aplikasi yang selama ini sudah di kembangkan oleh BP Batam yaitu Perijinan Online untuk Import Barang, land Management dan fatwa Planologi.

Direncanakan rombongan dari Jakarta selain Menko Perekonomian juga akan hadir Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Ka. BKPM, dan pejabat eselon 1 dan 2 dari instansi terkait.

Peresmian akan di lakukan pada siang hari jam 14.00 setelah sholat Jumaat di Gedung Sumatera promotion Center lantai 3, sedangkan pada pagi harinya akan diadakan pertemuan dengan Para Pengusaha yang akan direncanakan di Hotel Novotel Batam.

Di harapkan pada pertemua tersebut juga akan di sampaikan bahwa revisi PMK 45, 46 dan 47 sudah di tandatangani oleh Menteri keuangan akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini di hadapi para pengusaha di FTZ Batam, Bintan dan Karimun.

Dengan adanya evaluasi dari PMK 45,46 dan 47 serta perbaikan fasilitas perijinan, maka di harapkan ke depan FTZ Batam akan lebih berhasil lagi, mari kita saling memberi masukan positif bagi perkembangan Batam ke depan.

Meko Perekonomian : Tidak Perlu Lagi Masterlist untuk FTZ BBK

2009-12-03T17:39:00.000-08:00

Menko Perekonomian menyatakan bahwa FTZ Batam, Bintan dan Karimun tidak di perlukan lagi Master List untuk pemasukan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas BBK, hal ini disampaikan oleh Menko pada saat pertemuan dengan "Pimpinan Redaksi Jawa Post National Network". Tentunya hal ini merupakan berita yang menggembirakan bagi seluruh Stake Holder di FTZ Batam, Bintan dan Karimun. Pemerintah Pusat setelah banyak mendapatkan masukan-masukan dari penerapan FTZ, pengusaha dan hasil evaluasi FTZ, akhirnya penggunaan Master List akan di tinjau lagi, dan bahkan Menko Perekonomian menyatakan bahwa penerapan Master List tidak masuk akal, karena di daerah FTZ harusnya hanya barang-barang yang dilarang saja yang tidak boleh masuk. Matrik Permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan FTZ BBK sudah disampaikan ke Pemerintah pusat dan akan segera di revisi lagi peraturan - peraturan yang ada. Untuk masa proses transisi dari peraturan yang ada sampai dengan adanya perbaikan Kepres 46 dan PP 2 tahun 2009, maka PMK 45, 46 dan 47 di revisi agar permasalahan yang selama ini menjadi kendala bisa berjalan dahulu dengan payung hukum PMK yang akan di revisi ini, sambil jalan secara pararel akan di revisi peraturan yang diatasnya. Hal ini telah dilakukan sosialisasi ke pada para pengusaha yang disampaikan langsung oleh TIM Nasional di gedung Marketing Center BP Batam beberapa waktu yang lalu.

Asal usul masterlist sebenarnya adalah penterjemaahan dari PP No 2 Pasal 3 ayat 3 yang menyatakan " Jumlah dan jenis barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan." Pada saat rapat membahas pasal ini, maka keluarlah ide tentang Master List seperti yang diterapkan di Perusahaan K3S di Jakarta. Tentunya ide ini bukan dari BP Batam, karena BP Batam tidak mempunyai pengalaman dalam hal lalu lintas barang dari dan ke Batam yang merupakan domain dari Bea Cukai. Akhirnya ide tersebut disepakai untuk diterapkan masterlist di kawasan BBK yang pada pelaksanaannya banyak di tentang oleh pengusaha di Batam. BP Batam dalam hal ini hanya sebagai pelaksana kebijakan, bukan penentu dan pembuat kebijakan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini masih belajar untuk pembentukan FTZ, karena FTZ di Indonesia baru ada hanya FTZ BBK disamping FTZ Sabang. Dengan adanya perubahan-perubahan ini maka diharapkan penerapan FTZ ke dapan banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi Investor baik lokal maupun asing dan dapat mensejahterkana Masyarakan yang berada di Kawasan FTZ BBK

Standard nasional Indonesia (SNI) untuk impor Besi Baja

2009-11-23T02:48:00.000-08:00

JAKARTA. Dalam upaya membendung masuknya produk baja impor tak berstandar ke Indonesia, Departemen Perindustrian (Depperin) berancang-ancang mengeluarkan aturan baru. Rencananya, aturan baru itu akan terbit bulan ini.

JAKARTA. Dalam upaya membendung masuknya produk baja impor tak berstandar ke Indonesia, Departemen Perindustrian (Depperin) berancang-ancang mengeluarkan aturan baru. Rencananya, aturan baru itu akan terbit bulan ini.

Depperin akan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk tiga produk baja, yaitu baja canai dingin alias cold rolled coils (CRC), kabel, dan pelat baja atau hot rolled plate. Ini melengkapi aturan SNI wajib untuk tiga produk baja sebelumnya, yaitu baja canai panas, besi beton, dan baja lembaran lapis aluminium seng (BJLS) yang berlaku Mei 2009 lalu.

“Draft dari aturan baru SNI wajib produk baja ini sudah selesai dan tinggal difinalisasi saja,” kata Ansari Bukhari, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin, pekan lalu.

Pemerintah menengarai banyak baja impor yang masuk ke pasar lokal tidak memenuhi standar. Selain itu, pada 2010, Indonesia juga akan melaksanakan kerjasama perdagangan bebas alias free trade agremeent (FTA) bersama-sama dengan negara ASEAN dengan China. Akibatnya, bisa dipastikan produk baja impor akan semakin banyak masuk ke pasar lokal.

Pengusaha ternyata telah lama menginginkan pemberlakuan aturan ini. Sekretaris Jenderal Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidajat Triseputro bilang, sejak tahun lalu pihaknya telah meminta penerapan SNI wajib produk baja. Permintaan ini dipicu impor produk baja yang mencapai dua kali lipat dibandingkan total produksi nasional.

“Penerapan SNI ini nantinya akan meningkatkan permintaan dan melindungi konsumen, karena ada kepastian standar,” kata Hidayat.

(Sumber: Kontan Online)

Revisi Perubahan PMK -47/PMK.04/2009

2009-11-18T03:24:00.000-08:00

Revisi Perubahahan PMK-46/PMK.04/2009

2009-11-17T22:48:00.000-08:00

MATRIKS USULAN PERUBAHAN PMK-46/PMK.04/2009

PERMASALAHAN

USULAN PERBAIKAN

PMK-46

PERUBAHAN PMK-46

Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara perubahan data PPFTZ, mengingat rawan dilakukan pelanggaran/penyalahgunaan.

Penambahan dalam Bab IV PMK 46/2009 mengenai substansi perubahan data PPFTZ.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3).

Pasal 13

(1)　Pengusaha atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada PPFTZ yang diajukannya.

(2)　Tatacara perubahan data PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Tatacara perubahan data PPFTZ di Kawasan Bebas.

Pasal 13

1. Pengusaha atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada PPFTZ yang diajukannya.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:

a. barang telah dikeluarkan dari Kawasan Pabean;

b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau

c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.

Tatacara perubahan data PPFTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean.

Pasal 15

Perlu diatur dalam Pasal 15 ayat (1) mengenai dokumen cukai sebagai dokumen pelengkap pabean (pelindung BKC), namun perlu juga dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme restitusi cukai.

Dokumen cukai dan tata laksana pemasukan BKC ke KPBPB diadopsi dalam perubahan PMK 46 dan PMK 47 dengan konsekuensi adanya restitusi cukai apabila diberlakukan sejak 1 April 2009.

Dokumen cukai dan tata laksana pemasukan BKC ke KPBPB diatur dalam PMK tersendiri sejak tanggal ditetapkan.

Catatan:

Restitusi Cukai dalam alternatif 1 bisa diantisipasi dengan memberikan persyaratan khusus, misalnya desain kemasan khusus untuk KPBPB.

Belum diatur

PMK Khusus yang mengatur pemasukan/pengeluaran BKC dari dan ke KPBPB serta perijinan NPPBKC

Pasal 16

Kewajiban penyerahan dokumen pelengkap pabean di KPBPB perlu dilakukan modifikasi terkait dengan alur penyampaian surat pernyataan terpusat ke Direktur Teknis Kepabeanan kemudian baru disampaikan kepada Kepala kantor Pabean memerlukan waktu yang lama sehingga menghambat pelayanan, mengingat penggunaan dokumen pelengkap pabean hasil cetak dari media elektronik seperti e-mail atau teleprinter merupakan hal yang lazim dipergunakan oleh Pengusaha di Batam (jarak tempuh yang relatif dekat dengan Singapura).

Dilakukan Perubahan dalam Pasal 16 PMK 46/2009.

Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ayat (1) dan ayat (2) diubah.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pengusaha wajib menyerahkan asli Dokumen Pelengkap Pabean, yang dimaksud dengan asli Dokumen Pelengkap Pabean adalah setiap Dokumen Pelengkap Pabean yang ditulis/ diketik/ dicetak dan ditandatangani oleh orang yang berwenang mengeluarkan dokumen dengan atau tanpa dibubuhi Stempel perusahaan.

(2) Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari media elektronik seperti e-mail atau teleprinter dapat diterima sebagai Dokumen Pelengkap Pabean dengan ketentuan:

a. pengusaha membuat Surat pernyataan terpusat yang ditujukan kepada Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk seluruh pemasukan atau pengeluaran yang dilakukannya di Kawasan Bebas; atau

b. pengusaha membuat surat pernyataan untuk setiap, pengajuan Pemberitahuan Pabean kepada Kepala Kantor Pabean.

(3) Dalam Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha menyatakan bahwa:

a.Semua hardcopy Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari media elektronik diakui sebagai dokumen asli apabila telah ditandai/ dibubuhi cap "ASLI" dan cap perusahaan; dan

b.Semua hardcopy Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari media elektronik merupakan alat bukti yang sah di seluruh wilayah Indonesia dalam hal terjadi proses peradilan. antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Pengusaha.

a. Atas surat pernyataan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Kepala Kantor Pabean di Kawasan Bebas.

Pasal 16

(1) Pengusaha atau kuasanya wajib menyerahkan Asli Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Terhadap pengusaha atau kuasanya yang menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari mesin fotocopy, mesin faksimili, media elektronik seperti e-mail atau teleprinter dapat diterima sebagai Dokumen Pelengkap Pabean dengan ketentuan:

a. pengusaha atau kuasanya membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pabean untuk seluruh pemasukan atau pengeluaran yang dilakukannya di Kawasan Bebas;

b. dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengusaha atau kuasanya menyatakan bahwa:

1) semua hardcopy Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari mesin fotocopy, mesin faksimili, media elektronik seperti e-mail atau teleprinter diakui sebagai dokumen asli apabila telah ditandai/dibubuhi cap “ASLI” dan cap perusahaan; dan

2) semua hardcopy Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari mesin fotocopy, mesin faksimili, media elektronik seperti e-mail atau teleprinter merupakan alat bukti yang sah di seluruh wilayah Indonesia dalam hal terjadi proses peradilan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Pengusaha.

(3) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima sebagai dokumen resmi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.

Perlu diatur ketentuan peralihan/transisi mengingat Sistem Komputer Pelayanan (PPFTZ) belum siap sehingga masih harus menggunakan sistem yang existing (PPSAD).

Penambahan satu pasal peralihan dalam PMK 46/2009

Belum diatur

Pasal 18 A

Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum dapat digunakan dengan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, pelayanan kepabeanan dilakukan dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan yang tersedia di Kantor Pabean.

Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

2. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2009.

3. Peraturan Menteri Keuangan ini akan dilakukan evaluasi kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 April 2009.

Revisi PMK 45 Tahun 2009

2009-11-17T19:45:00.000-08:00

Poniter Pointer Revisi PMK 45 tahun 2009 untuk Batam, Bintan dan Karimun

1. Pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pengeluaran BKP dari KB ke TLDDP untuk:

Pengeluaran Barang Barang Kena Pajak dari Kawasan bebas ke TLDDP berupa: mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur, barang untuk keperluan perbaikan, atau pengujian, barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi, pengemas yang dipakai berkali-kali (returnable package);
Pengeluaran Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang atas impornya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Ditanggung Pemerintah.
Pengeluaran Barang Barang Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN tidak dipungut;
Pengeluaran Barang Kena Pajak yang telah dilunasi PPNnya dengan menggunakan stiker lunas PPN;

2. Penyerahan BKP/JKP ke Kawasan Bebas yang menurut ketentuan perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN tetap diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

A. Pengeluaran dan pemasukan BKP ( yang pelunasan PPN bersama dengan pita cukai) pelunasan PPN –nya diselaraskan dengan SOP yang diterapkan oleh DJBC.

1. Pemasukan/pengeluaran BKP untuk transaksi tertentu menggunakan dokumen PPBTT dan Surat Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan (BPK).

2. Pemberian jangka waktu untuk pemasukan/pengeluaran BKP untuk transaksi tertentu.

3. Pemberian sanksi administratif.

4. Jasa angkutan udara dan jasa telekomunikasi tetap dikenakan PPN.

B. Tata Cara Pemberian Persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT)

Pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean mengajukan permohonan persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Terdaftar.
Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap 5 (lima) disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan.
Permohonan persetujuan PPBTT untuk pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan (semacam certificate of origin) dari Badan Pengusahaan Kawasan yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan Barang Asal Luar Daerah Pabean.
Permohonan persetujuan PPBTT untuk pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas tidak perlu dilampiri dengan Surat Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan. Surat Rekomendasi tersebut wajib dilampirkan pada saat Barang Kena Pajak akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
PPBT dilampiri dengan:

a. Copy lembar depan, lembar yang menerangkan tujuan transaksi serta lembar tandatangan, atau Copy dokumen lain yang menyatakan bahwa pengeluaran/pemasukan barang tersebut adalah dalam rangka kegiatan produksi atau pengerjaan infrastruktur atau keperluan perbaikan, atau pengujian atau peragaan atau demonstrasi;

b. Invoice dalam hal pengeluaran/pemasukan barang tersebut harus diterbitkan invoice;

c. Delivery Order dalam hal pengiriman barang tersebut memerlukan Delevery Order; dan

d. Foto barang dalam ukuran 4R.

6. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Meneliti pengisian formulir PPBTT dan dokumen pelengkap yang dipersyaratkan;

b. Apabila pengisian dan dokumen pelengkap telah sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan pada PPBTT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima;

c. Apabila pengisian dan dokumen pelengkap belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirim pemberitahuan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima;

d. Memberikan persetujuan pada setiap lembar PPBTT; dan

e.Mengarsip lembar ke-5 PPBTT sebagai dasar untuk melakukan pengawasan atas transaksi pengeluaran/pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Prosedur Impor Kendaraan dari Luar Negeri ke FTZ Batam

2009-11-16T17:09:00.000-08:00

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangannya di bidang import automobil kepada Dewan Kawasan FTZ untuk mengatur pemasukan automobil ke dalam Kawasa Bebas-BBK dengan mengeluarkan Peraturan Ketua DK nomor 6 tahun 2009 tentang “ Ketentuan Pemasukan Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun”.
Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan roda empat atau lebih yang termasuk dalam Pos Tarif/HS CODE 8701.01.20; 8702; 8704; 8705 dan kendaraan roda dua dan tiga yang termasuk dalam Pos Tarif/HS CODE 8703; 8711 dalam bentuk Complete Built-Up (CBU) dan dalam keadaan baru (Brand new). Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri kedalam kawasan Bebas Batam, Bintan dan Karimun hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Terbatas (IT) – Kendaraan Bermotor dan hanya dapat dimasukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi pada Kawasan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Penetapan sebagai IT – Kendaraan Bermotor akan di terbitkan oleh Badan Pengusahaan dalam waktu 5 (hari) kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima, dengan masa berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pengusaha yang akan mendapatkan penetapan sebagai IT-Kendaraan Bermotor dapat mendaftar kepada Badan Pengusahaan dengan melampirkan :

1.Foto Copy Izin Usaha dari Badan Pengusahaan
2.Foto Copy Akte Pendiriaan Perusahaan
3.Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4.Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5.Foto Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
6.Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7.Foto Copy Nomor Indentitas Kepabeanan (NIK)
8.Foto Copy Sertifikat Bengkel untuk pelayanan purna jual/after sales service
dari Lembaga Sertifikasi Nasional yang ditinjuk oleh pemerintah dan/ditunjuk oleh principal (pemegang merk).
9.Mempunyai jaminan bank (Bank guaranty) dari bank devisa minimal :

a. Rp 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Limaratus Juta Rupiah) untuk pemasukan kendaraan bermotor kedalam kawasan Bebas Batam.
b. Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) untuk pemasukan kendaraan bermotor kedalam Kawasan bebas Bintan dan Karimun.

10. Rencana impor yang menyangkut Pos Tarif/HS Code 10 digit, jumlah, tipe, merek, dan spesifikasi teknis serta pelabuhan yang dituju.

Jaminan Bank yang berupa Bank Guaranty diserahkan kepada Badan Pengusahaan dengan masa berlaku 1 tahun dan setelah habis masa berlakunya wajib diperpanjang. Jaminan akan digunakan untuk membiayai apabila dikenakan sanksi hukum yang menimbulkan biaya dan dapat diambil kembali apabila yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan importasi kendaraan bermotor.

Penetapan jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan dimasukan ditetapkan oleh Badan Pengusahaan. Setiap pemasukan kendaraan bermotor harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Pengusahaan. Persetujuan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Kawasan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi KEPRI, Kepala Dinas Perindag KEPRI serta kepala dinas Perindag setempat. Kepala Badan Pengusahaan menerbitkan persetujuan pemasukan dalam waktu 5 hari kerja terhitung tanggal surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Sebelum mendapat persetujuan pemasukan kendaraan bermotor, maka pengusaha terlebih dahulu harus melakukan TPT (Tanda Pendaftaran Type) yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Perindustrian melalui Badan Pengusahaan atau oleh Badan Pengusahaan setelah mendapat pelimpahan kewenangan dari Departemen Perindustrian.

Perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT)- Kendaraan bermotor dan juga telah mendapatkan penetapan jumlah dan jenis serta persetujuan pemasukan kendaraan bermotor maka wajib melakukan laporan realisasi secara tertulis kepada Kepala Badan Pengusahaan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Kawasan, Kapolda KEPRI, Kepala Dinas Pendapatan Daerah KEPRI, Kepala Dinas Peridag KEPRI, Kepala Dinas Perindag setempat serta Kepala Kantor Bea Cukai setiap melakukan pemasukan barang. Laporan tersebut menyangkut :

a.Kondisi kendaraan harus baru
b.Jumlah dan jenis kendaraan bermotor
c.Nomor Pos Tarif/ HS Code 10 digit
d.Type dan merk kendaraan bermotor
e.Tahun pembuatan Kendaraan bermotor
f.Isi Silinder kendaraan bermotor
g.Spesifikasi kendaraan bermotor
h.Nomor Indentifikasi kendaraan bermotor (NIK) atau Vihcle Indentification Number (VIN)
i.Negara tempat muat/kendaraan bermotor
j.Pelabuhan tujuan dan pelabuhan bongkar
k.Bentuk lampiran laporan dapat dilihat pada lampiran I dari SK No. 6 tahun 2009.

Persyarat lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah mendapatkan IT-kendaraan bermotor adalah harus memiliki show room dengan luas minimal 300 meter persegi untuk tempat penjualan dan penyimpanan. Perusahaan yang memiliki IT-Kendaraan Bermotor juga harus memiliki bengkel dengan bersertifikasi dari lembaga sertifikasi nasional yang ditunjuk oleh pemerintah atau penunjukan oleh priciple pemegang merk dan telah memiliki izin dari instansi terkait.

Setiap penjualan kendaraan bermotor oleh IT-Kendaraan Bermotor ke pihak ke tiga wajib dicatat indentitas lengkap tentang pembelinya. Kendaraan bermotor yang dimasukan dalam keadaan utuh/CBU diberi tanda khusus pada plat nomor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang hanya berlaku dan digunakan di kawasan bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Apabila Kendaraan bermotor tersebut akan di bawa ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya, maka akan diperlakukan sebagai ketentuan Import yaitu harus membayar PPN, Bea Masuk dan PPn BM.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan Ketua Dewan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun maka akan dikenakan sanksi :

a.Pencabutan sebagai IT Kendaraan Bermotor.
b.Sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku.

Mudah mudahan dengan adanya informasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas lagi kepada pengusaha yang akan memasukan kendaraan bermotor dari luar negeri kedalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Binatan dan karimun.

PENGADUAN TERHADAP PELAYANAN DI BP BATAM

2009-10-12T18:26:00.000-07:00

FORUM PENGADUAN

APABILA ANDA ATAU PERUSAHAAN ANDA MENGALAMAI PERLAKUAN YANG TIDAK MEMUASKAN, ATAU ADANYA PUNGLI DAN PELAYANAN YANG LAMA DAN BERTELE TELE TANPA ADANYA PENJELASAN YANG JELAS TENTANG PERMASALAHANNYA, MAKA ANDA BISA MELAPORKAN PADA FORUM INI. CARANYA ADALAH DENGAN CLIK KOMENTAR DI BAGIAN BAWA DARI TULISAN INI, KAMI AKAN MELAPORKAN KEPADA BAPAK WAYAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB DARI BP BATAM UNTUK LALU LINTAS KELUAR MASUK BARANG .

(We are BP BATAM,/BIFZA we strive to improve our service to the entrepreneurs who apply permissions at BIFZA. If there are problems in the management of BP Batam, it can report these problems to us through our website: http://freezone-pengamat.blogspot.com

Please access under the column "Complaints against the service at BP Batam/Pengaduan Terhadap Pelayanan di BP Batam". Please click on comments ("Komentar" under the article) and write your problems. We will respond immediately.)

DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN DI BP BATAM, KAMI SENANTIASA AKAN MELAYANI ANDA SEMUA. BERIKAN INFORMASI YANG BENAR KEPADA KAMI APABILA ANDA MENDAPAT PERMASALAHAN DALAM IMPOR DAN EXPOR BARANG DARI/KE FTZ BATAM.

GUNAKAN FORUM INI SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI ANATARA PENGUSAHA DAN BP BATAM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG ADA. SUKSESNYA FTZ BATAM TERGANTUNG DARI KESADARAN KITA SEMUA UNTUK MEMAJUKAN BERSAMA PEMBANGUNAN BATAM UNTUK KESEJAHTERAAN KITA SEMUA.

Import Gula Kristal Putih untuk kebutuhan Kawasan Bebas Batam, Bintan dan Karimun

2009-09-17T00:17:00.001-07:00

Kebutuhan Si Putih Manis menjelang Hari Raya Indul Fitri di kawasan bebas Batam, Bintan dan Karimun semakin susah di dapat dan harganyapun semakin menjadi mahal. Berdasarkan hal tersebut Gubernur KEPRI mengajukan surat permohonan ke Meteri Perdagangan untuk mendapatkan izin mengimpor kebutuhan gula bagi kawasan bebas BBK selama Hari Raya Idul Fitri, dan di setujui melalui surat dari Menteri Perdagangan No. 1191/M-DAG/8/2009 perihal Impor Gula Kristal Untuk Kebutuhan Kawasan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Pemberian izn tersebut adalah berdasarkan dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M-DAG/PER/5/2008 dan Keputusan Meteri Perindustrian dan Perdagangan No. 594/MPP/KEP/9/2004 tentang penunjukan Surveyor. Jenis Gula yang diizinkan untuk dapat di impor adalah Jenis Gula Kristal Putih dengan pos tarif/HSCODE No. 1701.91.0000 dan 1701.99.90.00. dengan jumlah 3000 ton dengan alokasi untuk Batam sebanyak 2000 ton dan untuk Karimun dan Bintan masing – masing mendapat alokasi 500 ton.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses impor gula ke Kawasan Bebas BBK adalah :

1. Pelaksanaan Impor gula kristal putih harus sesuai dengan PP No 2 tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK.

2. Pelaksanaan impor gula krista putih tersebut wajib memenuhi ketentuan impor berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527/MPP/KEP/9/2004 Thn 2004 dan peraturan perubahannya.

3. BP Batam, Bintan dan Karimun dapat menunjuk perusahaan atau importir berdomisili di Kawasan Bebas BBK yang mempunyai pengalaman serta reputasi baik di Bidang Impor.

4. Perusahaan yang ditunjuk oleh BP BBK wajib melaksanakan impor sendiri dan tidak boleh di pindahtangankan.

5. Gula Kristal Putih (Platation White Sugar) yang dimpor tersebut memiliki ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU.

6. Pelaksanaan Impor Gula Kristal Putih tersebut harus sesuai dengan ketentuan tata laksana kapabeanan yang berlaku.

7. Wajib melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat gula oleh PT Sucofindo dan atau PT Surveyor Indonesia sebagai surveyor di tunjuk.

8. Importasi gula kristal putih dimaksud hanya untuk memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat di wilayah hukum Kawasan bebas BBK, dalam rangka menghadapi bulan Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun baru serta tidak diperbolehkan di distribusikan di luar wilayah hukum Perdagangan Bebas BBK.

9. Gubernur KEPRI selaku ketua Kawasan Bebas BBK, bersama-sama Kepala Badan Pengusahaan BBK bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan gula yang diimpor tersebut.

10. Wajib melaporkan setiap kedatangan gula di pelabuhan tujuan paling lambat 3 hari sejak kedatangan gula tersebut kepada direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri CQ, Direktur Impor dengan tembusan kepada Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri CQ. Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, serta Gubernur KEPRI dan Kepala BP BBK. untuk keperluan monitoring.

11. Waktu kedatangan gula kristal di pelabuhan tujuan sejak tanggal diterbitkan surat ini sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009.

12. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC1.1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan untuk melakukan importasi gula kekawasan Bebas BBK adalah :

Harus Memilikin Izin Usaha Pemasukan Barang dari BP BBK
Harus memiliki Penetapan Sebagai Importir Terdaftar Gula (IT Gula)
Memiliki Gudang
Berpengalaman serta mempunyai reputasi baik di bidang impor gula.

Penjelasan Impor Barang Modal Bukan Baru (BMBB)

2009-08-27T21:25:00.000-07:00

Penjelasan Impor Barang Modal Bukan Baru (BMBB)

Pemasukan Barang Modal Bukan Baru (BMBB) dari luar negeri ke Indonesia di atur oleh peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang “ Ketentuan Import barang Modal Bukan Baru”. Untuk pemasukan BMBB ke daerah Pabean Indonesia maka harus ada persetujuan Import dari Direktur Import, Departemen Perdagangan, sedangkan pemasukan BMBB ke daerah FTZ Batam, maka pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Perdagangan telah melimpahkan kewenangannya ke pada Badan Pengusahaan Batam (BP-Batam).

Barang modal bukan baru adalah barang modal yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufacturing atau digunafungsikan kembali dan bukan akan discrap atau bukan barang dalam bentuk scrap. Barang modal bukan baru terdiri dari 2 katagori yaitu :

Barang modal yang berupa mesin atau peralatan bekas yang masih bisa berfungsi dan digunakan dalam proses produksi di industri, dan industri tersebut akan merelokasi industrinya ke Batam, atau Industri yang akan meningkatkan produksinya dengan membeli mesin bekas, sehingga barang tersebut akan di import ke Batam.
Barang modal yang berupa peralatan atau mesin bekas yang di import ke Batam dan akan di rekondisi, di remanufacturing atau di gunafungsikan menjadi perlatan-peralatan yang bisa berfungsi dengan baik dan kemudian akan di perjual belikan baik di lokal atau di export lagi ke luar negeri.

Barang modal bukan baru hanya bisa di import oleh perusahaan yang dapat di katagorikan sbb :

A. Perusahaan akan memakai langsung untuk proses produksinya (Untuk BMBB katagori 1) terutama industri yang akan merelokasikan mesin-mesinnya atau yang akan meningkatkan produktifitasnya dengan membeli mesin bekas dari luar negeri. Adapun persyaratan untuk mengimport BMBB katagori satu adalah :

Izin usaha dari BP-Batam
Angka Pengenal Import ( API)
NPWP
Nomor Indusk Kepabeanan (NIK)
Permohonan ke Direktur Import yang telah di limpahkan ke BP-Batam (Permohonan ke BP Batam)
Certificate of Inspection

B. Perusahaan yang bergerak di bidang rekondisi atau remanufacturing barang bukan baru yang mana barang tersebut digunakan sebagai bahan baku dan di import dari luar negeri. Adapun persyaratan untk import BMBB katagori 2 adalah :

Izin BP-Batam
Angka Pengenal Import (API)
NPWP
Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
Surat Kelayakan Teknis usaha jasa rekondisi termasuk fasilitas perlatan serta kemampuan pelayanan purna jual.
Surat pemesanan dari pemakai atau customer
Rekomendasi Dari Departemen Perindustrian (dalam hal ini telah di limpahkan kewenangannya ke BP-Batam)
Permohonan ke Direktur Import yang telah di limpakan ke BP-Batam (Permohonan ke BP Batam)
Certificate of Inspection

BP-Batam sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Direktur Import (Departemen Perdagangan) harus menerbitkan izin tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan diatas.

Sesuai dengan ketentuan pada Permendag 57, bahwa sebelum barang di import maka harus ada pemeriksaan teknis di Negara asal muat terhadap BMBB oleh lembaga surveyor yang telah di tentukan oleh pemerintah yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT SUCOFINDO dan hasil pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam Certificate of Inspection.

Barang Modal Bukan Baru yang boleh di import oleh perusahaan seperti yang di sebutkan di atas adalah BMBB seperti yang terlampir dalam list lampiran 1 peraturan menteri ini. (Bisa di kilck pada menu peraturan). Untuk barang yang tercantum dalam lampiran 1, terutama untuk golongan HS Code 88 (Peralatan untuk Kapal Udara) dan 89 (Peralatan untuk Kapal Laut) tidak di survey oleh surveyor akan tetapi mengacu kepada peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Perhubungan.

Note : Untuk PMA yang baru akan berinvestasi di Batam, di berikan kesempat satu kali untuk pertama kali pemasukan barang modal bukan baru sebelum semua prijinannya selesai sesuai dengan ketentuan di BKPM. Pemasukan barang selanjutnya harus menyelesaikan semua perijinannya.

Perizinan Pusat yang di limpahkan ke BP Batam

2009-08-24T01:37:00.000-07:00

Sejak di tetapkan oleh Pemerintah Pusat bahwa Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Perdagangan melimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam untuk mengeluarkan perijinan di bidang perdagangan luar negeri melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M-DAG/PER/3/2009. Dengan dilimpahkannya kewenangan ini maka pengusaha atau pemohon perizinan di Batam tidak usah datang lagi ke Jakarta untuk mendapatkan izin import barang.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Setiap kegiatan import atau export yang dilakukan oleh perusahaan harus mendapatkan izin dari BP Batam, dan perusahaan yang melakukan kegiatan import export harus berhubungan dengan kegiatan usahanya serta kegiatan import untuk barang tertentu seperti pala lampiran III Peraturan Menteri ini, tidak diharuskan memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus. Badan Pengusahaan Batam harus melaporkan izin-izin yang dikeluarkan setiap 3 bulan kepada Menteri Perdagangan dengan Tembusan Dewan Kawasan. Adapun kewenangan pusat yang telah di limpahkan ke BP Batam seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Kewenangan - kewenangan yang di limpahkan adalah seperti tabel di bawah ini :

Kewenangan di bidang Impor

No	Jenis Perijinan	Dasar Hukum
1	Import Besi baja : a. Pengakuan sebagai IP Besi atau Baja b. Penetapan sebagai IT Besi Baja	Peraturan Menteri Perdagangan No.08/M-DAG/PER/3/2/2009 (Import Besi Baja sudah di cabut oleh Pemerintah Pusat)
2	Import barang Modal Bukan Baru : Persetujuan Import barang Modal Bukan Baru	Peraturan Menteri Perdagangan No 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang " Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru"
3	Import Cakram Optik : a. Penunjukan sebagai IT Cakram Optik b. Persetujuan Impor Cakram Optik	Peraturan Menteri Perdagangan No. 5/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, bahan baku dan Cakram Optik.
4	Import Textil dan Produk Textile Pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Tektil dan Produk Tekstil	Peraturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Import Tekstil dan Produk Tektil
5	Import Minuman Berakohol : Penunjukan sebagai Importir terdaftar (IT) Minuman Berakohol	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya
6	Import Alat dan Mesin Pertanian : Penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) Alat dan Mesin Pertanian	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
7	Impor garam : a. Penunjukan sebagai IT Garam b. Pengakuan sebagai IP Garam Iodisasi dan Non Iodisasi.	Peraturan Menteri Perdagangan No.44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Perubahan atas Permendag No.20/M-DAG/PER/9/2005 tentang ketentuan Impor Garam
8	Impor Plastik : Pengakuan sebagai IP Plastik	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya.
9	Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, Mesin Printer Berwarna. a. Penunjukan sebagai IT b. Penunjukan sebagai Impor	Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, Mesin Printer Berwarna.

Kewenangan di bidang expor

Jenis perijinan

Dasar Hukum

Ekspor Kopi

a. Penetapan Eksportir Kopi Terdaftar Kopi

b. Surat Persetujuan Ekspor Kopi

Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/M-DAG/PER/7/2008 Ketentuan Exspor Kopi

Eksport Produksi Indsutri Kehutanan :

Penetapan Eksportir Terdaftar Produk Indsutri Kehutanan (EPTIK)

1. Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Hutan

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 01/M-DAG/PER/1/2007

Mengapa di Era FTZ Batam semakin banyak aturan

2009-08-24T00:54:00.000-07:00

Banyak orang berpendapat bahwa Batam sejak di terapkan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi lebih banyak aturannya dari pada sebelumnya. Apabila kita melihat di lapangan memang kesan tersebut benar bahwa di Batam saat ini banyak ketentuan baru yang di berlakukan di Batam.

Namun jika kita melihat MENGAPA akhir-akhir ini di Batam lebih banyak di atur dengan ketentuan-ketentuan baru, maka jawabannya akan menarik jika kita melihat kebijakan tersebut secara menyeluruh mengapa hal tersebut di lakukan oleh pemerintah pusat.

Sebelum kita membahas MENGAPA, maka sebaiknya kita melihat latar belakang dari kebijakan tersebut dengan melihat kebelakang terhadap kejadian-kejadian di Dunia pada akhir-akhir ini yaitu era globalisasi dan krisis keuangan global.

Era Globalisasi sudah di sepakati hampir seluruh negara di dunia ini dan Indonesia sebagai bagian dari suatu negara yang ada di planet bumi ini mau tidak mau harus menerima era globalisasi tersebut. Apa yang terjadi di era globalisasi bisa kita lihat berbagai macam produk dari luar, investasi dan bahkan SDM luar memasuki pasar Indonesia, begitu juga sebaliknya produk Indonesia akan bebas masuk ke pasar Negara lain.

Negara-negara maju dalam menyikapi era globalisasi lebih cenderung untuk melakukan expansi industri dan investasi ke Negara di mana menjadi tujuan target market mereka serta mencari Negara yang cost production murah agar produk mereka bisa di jual di berbagai Negara di dunia ini, sementara Negara mereka sendiri di proteksi "dalam arti tanda kutip" dengan berbagai aturan-aturan serta mempersyaratkan standard teknis yang tinggi terutama dikaitkan dengan standard keselamatan dan qualitas hidup yang tinggi di Negeri Mereka

Apa yang dilakukan oleh Negara maju di era globalisasi adalah benar-benar menguntungkan negara mereka sendiri yaitu produk mereka bisa di jual di negara manapun, sementara di negara mereka sendiri produk luar sangat susah masuk karena mereka sengaja menciptakan berbagai macam barier. Salah satu barier yang mereka terapkan adalah Technial Barier Trader (TBT), yaitu Standar teknis yang di persyaratkan oleh Negara Maju buat produk luar yang akan masuk ke pasar di Negara-Negara maju, seperti di Negara Uni Eropa, USA, Jepang, sehingga sangat sulit sekali produk dari Negara Berkembang untuk bisa masuk kedalam pasar mereka.

Bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, Negara kita sangat terbuka dan bahkan boleh dikatakan sebebas bebasnya produk dari luar bisa bebas masuk tanpa ada standart tertentu sehingga pasar kita di kuasai oleh produk-produk dari luar. Banyak Negara memanfaatkan kelemahan Indonesia yang tidak mempunyai standard Nasional terhadap barang dan produk yang masuk ke Indonesia. Hal ini merugikan masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang membeli produk tersebut yang mempunyai kwalitas rendah dan harga murah.

Kondisi tersebut disamping merugikan Indonesia juga menghambat perkembangan Industri Indonesia yang saat ini masih dalam tahap tumbuh berkembang. Apakah kita akan membiarkan kondisi tersebut, tentunya pemerintah tidak akan membiarkan dan pemerintah Indonesia mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan kebijakan yang sama dilakukan oleh Negara-Negara maju yaitu kebijakan Technical Barrier Tarif (TBT) dan Non Tarif Barrier (NTB) , walaupun kita agak terlambat.

Lalu bagaimana dengan FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan daerah kawasan bebas, sementara dengan kebijakan di atas maka seolah olah menjadi kawasan seperti di Daerah Indonesia Pabean Lainnya. Khusus kawasan bebas BBK maka pemerintah pusat memberikan insentif di bidang perpajakan, sedangkan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan barang yang di atur tata niaganya, di beri kemudahan dengan melimpahkan kewenangan pemerintah pusat ke BP Batam. Pada saat kunjungan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ke Batam beliau menyatakan bahwa Free Trade Zone bukan berarti bebas sebebasnya tanpa ada peraturan yang mengatur. Ketentuan yang di tetapkan pemerintah berlaku untuk seluruh Indonesia, Cuma khusus BBK maka pemerintah pusat memberikan kewenangan ke Badan Pengusahaan BBK.

Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melindungi Industri Dalam negeri di era Globalisasi ini, karena di era Globalisasi ini suatu Negara tidak bisa melindungi Negaranya dengan menerapkan melalui kenaikan Tarif Impor terhadap produk luar Negeri.

Sejak terjadi krisis global financial yang melanda Negara maju, membuat kekawatiran Pemerintah Indonesia terhadap serbuan produk China ke market Indonesia karena banyak dari produk meraka tidak bisa di serap oleh market dari Negara-Negara maju karena sedang dilanda krisis. Kekawatiran ini memang beralasan karena China memang sedang mengincar pasar Asia Tenggara karena masih mengalami extraksi perkembangan ekonomi yang cukup bagus yaitu antar 4% hingga 6%.

Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan terhadap Industri Lokal dan Market Local agar tidak di libas dengan produk-produk dari luar terutama dari Negara China,sehingga kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak ketentuan – ketentuan baru mengenai tata cara impor di berlakukan di Batam pada khususnya serta Indonesia pada umumnya.

Batam saat ini diberlakukan beberapa tata niaga import yang mengatur produk-produk tertentu di mana prosedur dan birokrasi impor sangat diatur guna untuk melindungi produk lokal melalui kebijakan Non Tariff Barrier. Produk-produk yang diatur tata niaganya kebanyakan adalah di sector barang konsumsi yaitu :

Importir Terbatas untuk produk-produk tertentu (IT-PT) yang meliputi 5 komoditi yaitu Makanan dan Minuman, Barang elektronik, Alas Kaki, Mainan Anak-Anak dan produk garmen yang diatur prosedurnya yaitu harus ada survey dan penelusuran teknis serta diatur juga pintu masuk ke Indonesia
Importir terbatas dan Importir Produsen untuk komoditi-komoditi tertentu seperti produk plastik, textile dan produk textile, cakram optik, produk peralatan pertanian, mesin cetak dan printer berwarna, garam industri dan produk besi/baja (Yang kewenangannya sudah dilimpahkan ke BP Batam), prosedur pemasukan barang seperti tsb di atas di atur tata niaganya yaitu harus ada survey lapangan dan penelusuran teknis.

Ketentuan izin tambahan untuk Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) bagi produk yang diatur seperti diatas berlaku di seluruh Indonesia sejak akhir Desember 2008. Peraturan tersebut di berlakukan hampir bersamaan dengan berlakunya Batam, Bintan dan Karimun sebagai daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Seandainya Batam, Bintan dan Karimun tidak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, maka ketentuan tersebut diatas tetap akan di berlakukan di Batam, Bintan dan Karimun, Karena ketentuan tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat juga akan memberlakukan kebijakan Technical Barrier Trading (TDT) seperti yang diberlakukan di Negara-Negara maju yaitu dengan mengeluarkan peraturan Standard Nasional Indonesia (SNI), dimana produk-produk dari luar pabean yang akan masuk ke Indonesia harus compliance terhadap SNI. Ketentuan SNI hanya berlaku untuk produk luar yang akan masuk dan di jual atau di pakai di Indonesia, dan tidak berlaku untuk produk yang akan di ekspor ke luar Negeri. Ketentuan SNI ini berlaku untuk seluruh Indonesia tanpa pengecualian.

Di era Globalisasi dan krisis keuangan global ini maka sebaiknya pemerintah Indonesia mengkampanyekan slogan untuk mencintai produk dalam Negeri, karena rasa Nasionalisme akan Cinta Produk Dalam Negeri yang akan menyelamatkan industri dalam Negeri dari ketatnya persaingan dan akhirnya akan mensejahterkan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa berjalan tentunya di mulai dari Presiden, para Menteri Kabinet, Pejabat-Pejabat dan ketua lembaga atau Badan Pemerintah yang akan menjadi panutan bagi bawahan dan masyarakatnya.

Prosedur Perijinan Impor Limbah B3 atau Non B3

2009-08-21T20:49:00.000-07:00

Akhir-akhir ini dengan semakin ketatnya supply bahan baku murni, maka banyak perusahaan yang melakukan daur ulang dari bahan limbah non B3 menjadi bahan baku dan bisa digunakan menjadi produk jadi. Negara-negara maju yang banyak menghasilkan limbah non B3 dijual lagi oleh mereka ke perusahaan-perusahaan lain yang akan dimanfaatkan melalui proses daur ulang.

Impor limbah B3 dan Non B3 dari luar Pabean (Luar Negeri) di atur oleh pemerintah melalui Peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/KEP/7/1997 Tentang "Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya". Untuk bisa memasukan Limbah B3 atau Non B3 maka perusahaan tersebut harus memiliki izin Importir Produsen (IP) Limbah B3 atau Non B3.

Yang dimaksud dengan IP Limbah B3 atau Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 atau Non B3 yang diperlukan semata mata untuk proses produksinya

Izin Usaha Limbah B3 atau Non B3 masih belum di limpahkan kewenangannya ke BP Batam, Bintan dan Karimun dan pengurusannya di lakukan di Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan di Jakarta. Untuk mendapatkan Izin Usaha (IU) Limbah B3 atau Non B3, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan :

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
NPWP
Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunan yang telah diakui oleh departemen teknis/lembaga pemerintah.

Contoh bentuk surat pengakuan sebagai IU limbah beserta bentuk laporan impor bisa di lihat pada lampiran No II dan III di peraturan No 230/MPP/KEP/7/2009.

Untuk dapat diakui sebagai Importir Produsen (IP), maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan sbb :

Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi Usaha tersebut.
Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T),
Tanda Daftar Perusahaan.
NPWP

Disamping izin usaha dan IP serta persyaratan-persyaratan tersebut di atas, untuk dapat diakui sebagai pengimpor Limbah Non B3 atau B3, perusahaan yang bersangkutan harus melakukan permohonan kepada :

Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Limbah B3
Direjen Perdagangan Luar Negeri dalam hal limbah Non B3, dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti diatas dan di tambah dengan :

Bukti Pengelolahan instalasi pengolahan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbun yang diakui oleh :

BAPEDAL dalam Hal Limbah B3 dan Limbah Non B3
Departemen Teknis/Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Rekomendasi dari Departemen Teknis/KLH yang berdasarkan dari rekomendasi BAPEDAL provinsi dan Kota Batam

Jumlah dan Jenis Limbah B3 setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala Bapedal (Provinsi dan Kota) sedangkan jumlah Limbah Non B3 yang di impor setiap tahunnya di tetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah no. 12 Tahun 1995 dilarang di impor kecuali sisa dan skrap sel primer, baterai primer, akumulator listrik dengan HS Code 8548.10.0000 serta sisa dan skrap timah Hitam yang termasuk HS code 7802.00.000

Limbah yang dilarang masuk sesuai dengan lampiran peraturan tersebut di atas adalah sbb :

HS Code 2908 10 000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi dari fenol atau fenol-alkohol dan turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya.
HS Code 3915 90 Plastik lainnya yang tergolong pada HS Code 3915 90 100 Kopolimer vinil asetat dan vinil klorida dan HS Code 3915 90 900 Vinil asetat monomennya dominan
Produk Industri Percetakan
HS Code 3915 Sisa reja dan skrap dari plastik yang terdiri dari :

HS Code 3915 10 000 golongan Polimer Etilena seperti HDPE, LDPE, LLDPE
HS Code 3915 20 000 golongan Polimer Stirena
HS Code 3915 30 000 golongan Polimer Vinil Khlorida seperti Pipa PVC dsb

Pengecualian impor limbah yang tidak tercantum dalam peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 230/MPP/Kep/7/1997, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL.

Daftar Jenis Precrusor

2009-08-20T23:54:00.001-07:00

Tabel Berikut ini adalah daftar jenis bahan baku prekrusor, Silahkan chek apakah bahan baku yang akan di impor termasuk dalam katagori di bawah ini. Apabila termasuk silahkan lengkapi perizinan untuk prekrusor

DAFTAR JENIS PREKURSOR
No	HS CODE	URAIAN
1	2915240000	Asetat Anhidrida
2	2916340000	Asam fenilasetat dan garamnya
3	2939630000	Asam lisergat dan garamnya
4	2924230000	Asam 2- Asetamidobenzoat (asam ..N asetilantranilat) dan garamnya
5	2939410000	Efedrin dan garamnya
6	2939610000	Ergometrin (INN) dan garamnya
7	2939620000	Ergotamin (INN) dan garamnya
8	2914310000	Fenilaseton (finilpropan-2-on)
9	2932910000	Isosafrol
10	2841610000	Kalium permanganat
11	2932920000	--1-(1, 3- Benzodioksol-5-yl) ..propan -2-on
12	2939490000	Norefedrin (lain-lain)
13	2932930000	Piperonal
14	2939420000	Pseudoefedrin (INN) dan ..garamnya
15	2932940000	Safrol
16	2922430000	Asam antranilat dan garamnya
17	2806100000	Hidrogen klorida (Asam ..hidroklorida)
18	2807001000	Asam suat dati copper smelter
19	2807009000	lain-lain
20	2914110000	Aseton
21	2909111000	-- -Mutu Farmasi
22	2909119000	-- -Lain-Lain
23	2914120000	Butanon (metil etil keton)
24	2933320000	Piperidina dan garamnya
25	2902300000	- Toluena

Prosedur Prizinan Precrusor

2009-08-19T21:22:00.000-07:00

Prekusor merupakan barang yang diatur dan di awasi sangat ketat oleh pemerintah karena penggunaan barang tersebut bisa disalah gunakan menjadi NARKOBA. Pemerintah pusat mengatur pemasukan bahan prekrusor melalui peraturan dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian No 647/MPP/Kep/10/2004 Tentang “ Ketentuan Impor Prekrusor”.

Prekrusor adalah Zat atau Bahan Pemula atau Bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses industri dan apabila disalahgunakan dapat dipakai untuk membuat narkotika atau psikotropika. Perusahaan yang bisa memasukan prekrusor harus memiliki izin khusus impor buat pemasukan bahan Prekrusor. Izin impor prekrusor dapat di bagi menjadi 2 yaitu Izin untuk Importir Produsen Prekrusor/ (IP-Prekrusor) atau izin untuk Importir Terdaftar Prekrusor (IT Prekrusor).

IP-Prekrusor adalah perusahaan pemilik industri pharmasi atau industri lainnya yang menggunakan prekrusor sebagai bahan baku atau bahan baku penolong dalam proses produksinya. Perusahaan tersebut dapat memasukan bahan baku prekrusor setelah mendapat pengakuan sebagai importir untuk pemakai prekrusor guna keperluan industri mereka sendiri.

IT-Prekrusor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekrusor yang mendapat penunjukan untuk mengimpor prekrusor guna untuk di distribusikan kepada industri pharmasi atau industri lainnya sebagai pengguna akhir prekrusor.

Pengakuan perusahaan sebagai importir untuk prekrusor baik IP-Prekrusor atau IT-Prekrusor di tetapkan oleh Dirjen Daglu dan kewenangannya tidak diberikan kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam).

Persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai importir IP-Prekrusor dan IT-Prekrusor adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan melampirkan dokumen sbb :

Foto Copy Izin Usaha (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin usaha lainnya yang setara dari instansi berwenang.
Foto Copy Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (API-T)
Foto Copy Tanda Daftra Perusahaan (TDP)
Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Rencana Produksi
Rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAH) Departemen Perindustrian dan perdagangan.

Dirjen DAGLU menerbitkan persetujuan atau penolakan pengakuan Importir-Produsen Prekrusor paling lambat dalam jangka waktu 15 hari kerja terhitung sejak permohonan di terima.

Pengakuan sebagai IP-Prekrusor berlaku paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi. Perusahaan tersebut wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen Daglu Cq Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi dan penggunaan prekrusor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dan penggunaannya dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen IKAH, Ketuan BNN dan Kabareskim POLRI. Bahan baku Prekrusor yang dimasukan dengan izin IP -Prekrusor tidak boleh di perjual belikan, hanya untuk kebutuhan proses industri sendiri.

Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan izin Importir Terdaftar-Prekrusor (IT-Prekrusor), maka pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen DAGLU dengan melampirkan dokumen sbb :

Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin usaha lainnya yang setara dari instansi berwenang.
Foto Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U)
Foto Copy Tanda Daftra Perusahaan (TDP)
Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Foto Copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukan pengalaman di bidang impor prekrusor dalam 3 (tiga) tahun.
Rekomendasi dari Kabareskim POLRI dan Ketua BNN
Rencana Pendistribusian ke Industri Pengguna Akhir.

Dirjen DAGLU menerbitkan persetujuan atau penolakan pengakuan Importir-Terdaftar Prekrusor paling lambat dalam jangka waktu 15 hari kerja terhitung sejak permohonan di terima.

Izin IT-Prekrusor berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Perusahaan yang telah mendapatkan izin IT-Prekrusor hanya dapat mengimpor prekrusor untuk di distribusikan secara langsung tanpa perantara kepada indsutri pengguna akhir dan pengguna akhir hanya menggunakan prekrusor sebagai bahan baku atau penolong proses produksinya dan di larang memperdagangkan atau memindah tangankan kepada pihak lain.

Setiap melakukan importasi prekrusor, maka harus mendapatkan dahulu persetujuan dari Dirjen DAGLU yang mencakup masa berlakunya persetujuan, Jumlah, Jenis prekrusor, nama exkportir, negara asal dan pelabuhan tujuan. Persetujuan tersebut harus berdasarkan rekomendasi dari Kabereskim POLRI dan Ketau BNN.

Perusahaan yang telah mendapat izin IT-Prekrusor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen DAGLU cq Direktur Impor setiap bulan tentang pelaksanaan importasi dan pendistribusian prekrusor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dan pendistribusiannya dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen IKAH, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kabareskim POLRI dan Ketua BNN.

Setiap importasi prekrusor baik IP ataupun IT terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Pelaksanaan Verifikasi adalah lembaga Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri, yang meliputi pemeriksaan mengenai keterangan nama, alamat exsportir, negara pembuat, klasifikasi dan nomor HS CODE, jenis dan spesifikasi teknis, komposisi kimia prekrusor dan jumlah prekrusor yang akan di impor. Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh surveyor di terbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang dijadikan sebagai dokumen Impor.

Pencabutan IP-Prekrusor apabila :

Mengimpor prekrusor yang tidak sesuai dengan jenis atau jumlah tidak sesuai dengan yang tercantum pada dokumen pengakuan IP-Prekrusor.
Memperdagangkan atau memindahtangkan
Tidak melapor sebanyak 2 kali dalam waktu kurun 3 bulan
Terdapat bukti melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan IP-Prekrusor.

Pencabutan izin IT-Prekrusor apabila :

Mengimpor prekrusor yang tidak sesuai dengan jenis atau jumlah tidak sesuai dengan yang tercantum pada dokumen pengakuan IT-Prekrusor.
Tidak melapor sebanyak 2 kali dalam waktu kurun 3 bulan
Terdapat bukti melakukan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan IT-Prekrusor.

Pengusaha yang akan memasukkan bahan baku Prekrusor sebaiknya memahami terlebih dahulu peraturan yang mengatur dan prosedur perizinan serta pelaporan penggunaan dari bahan prekrusor tersebut. Semoga Informasi ini berguna bagi yang memerlukan ...........

Pengecekan HS CODE di LARANG & DIBATASI/DIATUR

2009-08-18T05:01:00.000-07:00

Pengusaha banyak mengalami kesulitan untuk mengetahui barang mereka apakah termasuk dalam katagori barang di larang atau yang dibatasi/diatur beserta informasi peraturan yang mengaturnya. Berikut ini website Nasional Single Window yang di kembangkan oleh Bea Cukai untuk bisa mengetahui apakah barang yang akan di impor/expor tergolong dalam katagori DILARANG DAN DI BATASI (LARTAS ) berdasarkan input HS CODE. Silahkan mengclik di website http://eservice.insw.go.id

Ketentuan Pengeluaran BKPTB/JKP dari Batam ke Kota Lain (TLD2P)

2009-08-16T09:50:00.000-07:00

Pengeluaran Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Kawasan Bebas Batam ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLD2P) misalnya ke Jakarta, Medan dsb) atau ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sesuai dengan Permenkeu 45 thn 2009 di kenakan PPN atau terutang PPN. Pengusaha akan dianggap sebagai terutang PPN adalah pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tak Berwujud tsb dan/ atau Jasa Kena Pajak di TLD2P atau di Tempat Penimbunan Berikat.

Saat dimulainya pemanfaatan BKPTB dan/ atau JKP adalah pada waktu terjadi kegiatan atau aktifitas sbb:

Saat BKPTB dan/ atau JKP secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya.
Saat harga perolehan BKPTB dan/ atau nilai penggantian JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya.
Saat harga jual BKPTB dan/ atau nilai penggantian JKP ditagih oleh pihak yang menyerahkannya.
Saat harga perolehan BKPTB dan/ atau nilai penggantian JKP dibayar, baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Dalam kegiatan atau aktifitas tersebut diatas sulit untuk diketahui keadaan seperti pada point 1 sd 4, oleh karena itu Kantor Pajak menganggap saat dimulainya pemanfaatan BKPTB dan/ atau JKP adalah tanggal ditandatanganinya kontrak. Sedangkan dasar Pengenaan Pajak atas PPN adalah sebesar Harga Jual BKPTB dan/ atau Nilai Penggantian JKP.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN atas BKPTB dan/ atau JKP yang diserahkan dari Kawasan Bebas Batam ke TLD2P atau ke TPB adalah sebagai berikut :

PPN dipungut oleh Orang yang memanfaatkan BKPTB dan/ atau JKP di TLD2P atau di TPB
Disetor melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.
SSP + invoice (kontrak)= Faktur Pajak Standar (merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang memanfaatkan BKPTB dan/ atau JKP) dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan bualan penyetoran.
Dalam hal Orang yang memanfaatkan BKPTB dan/ atau JKP bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), SSP lembar ke-3 wajib dilaporkan paling lama pada tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran

Pengeluaran Barang dari Batam ke Kota Lain (TLD2P)

2009-08-16T09:43:00.000-07:00

Pengeluaran barang dari Batam ke daerah pabean Indonesia lainnya seperti Jakarta atau kota di Indonesia lainnya, maka barang tersebut akan terkena PPN dan Bea Masuk, dan apabila barang tersebut termasuk dalam golongan barang mewah, maka akan di kenakan juga pajak barang mewah atau PPn BM.

Dasar dan besarnya pengenaan Pajak PPN, Bea Masuk dan PPn BM adalah berdasarkan harga jual atau Harga Pasar Wajar dalam hal penyerahan antar cabang, penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya. Sedang penentuan besarnya Bea Masuk adalah berdasarkan daftar tarif pada table HS Code.

PPN dan PPn BM harus dipungut dan disetor oleh Orang yang akan mengeluarkan Barang Kena Pajak (BKP). Pembayaran pajak tersebut dilakukan melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama pada saat BKP tersebut dikeluarkan dari Batam. Cara pengisian SSP adalah sbb :

Pada kolom nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP Orang yang akan menerima BKP.
Pada kolom penyetor diisi dengan nama dan NPWP Orang yang mengeluarkan BKP

Surat Setoran Pajak (SSP), invoice dan Pemberitahuan Pabean merupakan Faktur Pajak Standar (merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima BKP). Apabila ketentuan tersebut di atas sudah di penuhi, maka BKP dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam ke daerah pabean Indonesia lainnya.

Barang yang dikeluarkan dari Batam dapat berupa penyerahan barang dalam hal tertentu seperti :

Penyerahan antar cabang
Penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau sebalinya
Pemberian Cuma-Cuma.

Badan Pengusahaan Batam

2009-08-16T04:39:00.000-07:00

A. Latar Belakang

Era Globalisasi ekonomi telah mendorong keterbukaan ekonomi di banyak Negara, serta membuat semakin berkurangnya berbagai hambatan perdagangan dan bahkan menuju ke arah tidak adanya hambatan atau zero tarif untuk impor barang. Selain itu Era Globalisasi juga telah merubah cara Negara-Negara Industri untuk memproduksi dan mendistribusikan produk dengan melakukan outsourching atau expansi ke industri yang berada di negara berkembang dengan tujuan untuk menekan biaya operasi.

Kalau sebelumnya Negara-Negara Industri memproduksi suatu produk lebih pada penekanan di sisi Manufacturing, akan tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi maka mereka lebih cenderung pada penekanan di sisi lokasi Market dan akses logistik.

Dengan situasi ekonomi yang sedemikian rupa, maka Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengembangkan kawasan-kawasan khusus yang terletak di lokasi yang sangat strategis seperti Batam, Bintan dan Karimun menjadi Kawasan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. (Diambil dari kajian Sekretariat DPR sebagai bahan persiapan UU KEK).

B. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan dan Karimun.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas sejak tahun 1970, yaitu dengan adanya UU No 3 tahun 1970 “Tentang Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas”. Pemerintah Indonesia kemudian membuat UU No 4 tahun 1970 yang berdasarkan UU No.3 Tahun 1970 yaitu menetapkan Sabang sebagai daerah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pembangunan di Sabang pada kenyataannya tidak berkembang seperti yang di harapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pada tahun 1985 Pemerintah Pusat mencabut status KPBPB melalui UU No. 10 thn 1985.

Sejalan dengan perkembangan Politik di Indonesia, terutama setelah era Reformasi dan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Pusat melakukan perbaikan lagi atas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada UU No.4 Thn 1970, yaitu menjadi UU No.36 Tahun 2000 dan diikuti oleh UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Kembali Sabang sebagai KPBPB.

Pada awal tahun 2000 an timbul wacana untuk menjadikan Batam sebagai daerah KPBPB, karena saat itu pemerintah pusat akan menerapkan pengenaan PPN, PPn BM dan Bea Masuk di Batam. Rencana tersebut di undur terus setiap tahunnya hingga awal thn 2004 akhirnya diterapkan PP 63 tentang penerapan PPN dan PPn BM secara bertahap di Batam. Penerapan PP 63 di Batam mengalami banyak kendala, terutama yang berkaitan dengan Permenkeu 54 yang menurut pendapat banyak pengusaha adalah mengatur pergerakan lalu lintas barang di Batam, sehingga di Batam menjadi Kawasan Industri Enclave.

Kondisi ini membuat terganggunya pergerakan lalu lintas Barang di Batam menjadi terhambat, sehingga banyak pengusaha yang memintah agar pemenkeu 54 tahun 2004 di tinjau ulang. Akhirnya Pemerintah pusat mengeluarkan PMK no 60 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemeriksaan lalu lintas Barang hanya di lakukan di Pelabuhan Keluar Masuk di Batu Ampar, atau yang disebut sebagai Bounded Zone Plus.

Wacana Batam untuk menjadi KPBPB semakin kuat, dan Pemerintah Provinsi KEPRI akhirnya memperluas wacana tersebut dengan mengikutkan Pulau Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Untuk memperjuangkan KPBPB menjadi undang-undang akan memerlukan waktu yang cukup lama karena harus di bahas bersama dengan DPR pusat, dan untuk mempersingkat maka digunakan UU 36 sebagai referensi untuk pembuatan UU KPBPB BBK dengan merubah beberapa pasalnya untuk disesuaikan dengan BBK.

Akhirnya landasan hukum untuk KPBPB Batam, Bintan dan karimun menjadi UU No. 44 tahun 2007 dengan melakukan beberapa kali perubahan melalui PERPU dan pada tahun 2007 di undangkan menjadi UU KPBPB.

Kemudian pemerintah pusat berdasarkan UU No 44 thn 2007 membuat landasan hukum bagi KPBPB Batam, Bintan dan Karimun melalui Peraturan Pemerintah 45 (Batam), 46 (Bintan) dan 47 (Karimun). Pada bulan Februari tahun 2009, Bapak Presiden SBY meresmikan Batam, Bintan dan Karimun menjadi KPBPB dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2009 tentang perlakuan Kapabeanan, Perpajakan dan cukai di dalam KPBPB. Selanjutnya Pada bulan April 2009, pemerintah pusat mulai menerapkan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun dengan mengeluarkan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan menteri Keuangan 45, 46 dan 47 tentang ketentuan di bidang perpajakan, kapabeanan dan cukai.

Pada PP 46 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan kawasan Batam atau di singkat BP-Batam dan keberadaan BP-Batam selama 70 tahun sejak PP 46 di tandatangani. Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik local maupun asing selama 70 thn untuk berinvestasi di Batam.

BP-Batam dalam mengembangkan Batam kedepan mempunyai Visi dan Misi yang sama seperti Misi dan Visi Otorita Batam.

Adapun Visi BP-Batam adalah :

“Menjadi Kawasan Tujuan Investasi Yang Kompetitif di Asia Pasifik”

sedangkan Misinya BP-Batam adalah :

Menjadikan kawasan industri yang berdaya saing internasional
Menyediakan jasa kepelabuhan yang berjejaring internasional
Menjadikan kawasan perdagangan dan tujuan wisata bertaraf internasional
Mengembangkan SDM BP Batam yang menguasai teknologi berbasis informatika
Mengembangkan jaringan infrastruktur bertaraf internasional

Saat ini BP-Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang. Perijinan – perijanan tersebut adalah :

Perijinan IP Plastik dan Scrap Plastik
Perijinan IT-PT
Perijinan IT Cakram
Perijinan IT Alat Pertanian
Perijinan IT Garam Perijinan
Mesin Foto copy dan printer berwarna.
Perijinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru
Perijinan Bongkar Muat
Pelabuhan Khusus
Perijinan Pelepasan Kapal Laut

Perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam

Perijinan Fatwa Planologi
Perijinan Cut and Field
Perijinan Alokasi Lahan
Perijinan titik titik lokasi iklan
SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia.
Angka Pengenal Import Terbatas - APIT
Izin Usaha Tetap – IUT

Saat ini pemerintah pusat sedang mempersiapkan UU Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan akan selesai sebelum berakhirnya masa bakti DPR Pusat. Di harapkan dengan adanya UU KEK, maka akan menambah daya saing Batam, Bintan dan Karimun dalam menarik investor local dan asing untuk melakukan investasi.

Mudah-mudahan dengan banyaknya peraturan-peraturan tsb di atas dapat memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat Batam

Importir Produsen Tekstil

2009-08-15T10:54:00.000-07:00

aPemasukan produk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dari luar negeri ke Indonesia diatur tata niaganya oleh Peranturan Menteri Perdagangan No.15/M-DAG/PER/5/2008 Tentang ”Ketentuan Impor Tektil dan Produk Tektil”. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dalam hal impor Tektil dan Produk Tektil kepada BP Batam sehubungan dengan telah ditetapkannya Batam sebagai kawasan FTZ. melalui Permendag No 12 tahun 2009 ”Tentang Pealimpahan Kewenangan Impor”.

Yang dimaksud dengan TPT adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau penolong yang termasuk dalam klasifikasi seperti HS Code/Post Tarif seperti lampiran I dari Peraturan Menteri ini. Perusahaan yang bisa mengimpor produk TPT adalah perusahaan yang sudah mempunyai izin usaha dari BP-Batam dan pengakuan sebagai importir produsen TPT dengan izin impornya adalah API-P atau API-T. Produk TPT yang tercantum dari no urut 1 sd 12 pada lampiran 1, tidak bisa di perjualbelikan atau di pindah tangankan dan hanya dapat digunakan sebagai bahan baku dan atau bahan penolong untuk proses produksinya.

Untuk bisa mendapatkan IP TPT, maka perusahaan pemohon agar mengajukan secara tertulis kepada BP Batam dengan melampirkan :

Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri
Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tektil (NPIK-TPT)
API-P atau API-T
NPWP
NIK
Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka dari Departemen Perindustrian
Rencana Kebutuhan Impor selama satu tahun.

IP Tekstil untuk jenis barang dengan no urut 1 sd 12 dinyatakan tidak berlaku terhadap impor TPT yang dimasukan kedalam untuk Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau barang keperluan pemerintah, penelitian dsb.

Pengakuan sebagai IP Tekstil berlaku untuk masa 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Perusahaan di wajibkan untuk membuat laporan realisasi importasi tekstil setiap 3 Bulan ditujukan ke BP Batam dan juga disampaikan ke petugas bea cukai sebagai kartu kendali impor.

Setiap akan melakukan importasi, maka wajib terlebih dahulu untuk dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis. Pelaksanaan verifikasi dan penelusuran teknis dilakukan oleh lembaga surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. Surveyor yang telah melakukan tugas survey, maka surveyor harus memberikan tanda label pada Container. Hasil dari pemeriksaan surveyor agar dibuatkan laporan surveyor (LS) yang merupakan dokumen pelengkap kepabeanan. Untuk bisa di tunjuk sebagai surveyor, maka surveyor tersebut harus sudah berpengalaman minimum 5 tahun dan memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar Negeri.

Kewajiban Verifikasi dan Penelusuran Teknis terhadap impor produk TPT tidak diberlakukan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun. Apabila Produk TPT tersebut dari Batam akan di masukan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) maka wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis.yang dilakukan di tempat barang yang akan di masukan ke DPIL atau tempat barang yang akan di jual ke dalam negeri itu berada.

Pengakuan IP Tekstil dibekukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan laporan realisasi impor sebanyak 2 kali dan dapat diaktifkan lagi setelah pengusaha melakukan kewajiban dalam 2 bulan setelah di bekukan.

IP Tekstil dicabut apabila tidak membuat laporan realisasi sebanyak 2 kali, atau memperjual belikan atau mengubah dokumen IP Tekstil atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindakan pidana berkaitan dengan IP Tekstil

Importir Garam (IT/IP Garam)

2009-08-15T10:42:00.000-07:00

Pemasukan Garam Iodisasi atau garam yang di peroleh dari tambang perlu diatur pemasukannya untuk melindungi usaha garam yang di lakukan oleh rakyat kecil. Hal ini dilakukan agar pemasukan garam Iodisasi tidak dilakukan 1 bulan sebelum masa panen raya garam rakyat, selama panen rakyat dan 2 bulan setelah panen raya garam rakyat. Penentuan panen raya garam rakyat di tentukan oleh pemerintah setelah mendapat masukan dari instansi teknis terkait.

Pemasukan Garam Iodisasi dari luar negeri ke Indonesia diatur tata niaganya oleh Peraturan Menteri Perdagangan No.44/M-DAG/PER/10/2007 tentang “ Ketentuan Impor Garam”. Dengan diberlakukannya Batam sebagai daerah FTZ, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan pemasukan garam tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.12 tahun 2009 tentang pelimpahan kewenangan impor ke BP Batam.

Pemasukan Garam Iodisasi dapat dilakukan oleh pengusaha importir yang harus sudah memiliki Importir Produsen (IP) Garam Iodisasi dengan izin impornya adalah API-P dan API-T yang mana garam iodisasi tersebut akan di perlukan untuk proses produksinya.

Sedangkan Imporit Terdaftar (IT) Garam adalah perusahaan yang memiliki API-U untuk mengimpor garam tertentu untuk memenuhi kebutuhan Industri yg tidak melakukan importasi sendiri atau mengimpor garam tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Jenis garam di kelompokan menjadi 2 yaitu KP1 dan KP2, yang mana pengelompokan tersebut untuk penentuan harga penjualan garam di tingkat petani. Impor Garam untuk industri garam Iodisasi dilarang apabila harga rata-rata garam bentuk curah diatas truk di titik-titik pengumpulan berada di bawa harga gerak KP1 dan KP2 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan harga garam KP1 dan KP2 ditetapkan oleh Dirjen berdasarkan kesepakatan instansi atau asosiasi terkait.

Penentuan perhitungan jumlah garam yang dapat di impor untuk memenuhi kebutuhan garam Iodisasi di tentukan berdasarkan kesepakatan antara instansi teknis/lembaga dan asosiasi di bidang garam. Hal ini dikecualikan dari perhitungan apabila garam tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri aneka yang secara teknis tidak dapat menggunakan garam petani. Sedangkan jumlah garam yang akan di impor di alokasikan kepada Importir Produsen untuk Garam Iodisasi yang jumlahnya secara proposional berdasarkan pembelian garam dari petani. Harga dari pembelian garam oleh Importir Produsen di tandasahkan oleh BP Batam, disahkan oleh kelompok petani garam yang menyatakan jumlah garam yang di beli serta harga pembeliannya minimal sama dengan harga garam KP1 dan KP2.

Importir Alat dan Mesin Pertanian

2009-08-15T10:08:00.001-07:00

Pemasukan Alat dan Mesin Pertanian dari luar negeri ke Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N0.230/MPP/Kep/7/1997 yauitu tentang “Barang yang di atur tata Niaga Impornya.”

Pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk pemasukan Alat dan Mesin Pertanian ke BP-BBK, sesuai dengan peraturan menteri perdagangan N0 12 tahun 2009 tentang pelimpahan kewenangan ke BP Batam.

Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/1997 pada lampiran dengan golongan barang dengan No HS Code 82.01 yaitu tentang Alat dan Mesin Pertanian, maka pemasukan barang oleh pengusaha atau importir di atur tata niaganya dan perusahaan yang akan memasukan barang harus mempunyai Importir Terdaftar untuk Alat dan Mesin Pertanian.

Untuk mendapatkan IT Alat dan Mesin Pertanian maka pengusaha atau pemohon harus memiliki terlebih dahulu Izin Usaha dari BP Batam. Agar perusahaan bisa memasukan barang, maka perusahaan tersebut harus mengajukan permohonan IT Alat dan Mesin Pertanian ke BP Batam. Persyaratan untuk mendapatkan IT tersebut adalah :

Sudah memiliki izin usaha dari BP Batam.
Mengajukan Permohonan ke BP Batam untuk mendapatkan IT Alat dan Mesin Pertanian.
Mengisi registrasi on line di system perijinan BP Batam (Sedang dalam konstruksi), untuk saat ini bisa mengajukan permohonan di loket BP Batam.

Kumpulan Peraturan FTZ BBK

2009-08-14T21:43:00.000-07:00

FTZ Batam, Bintan dan Karimun di bentuk melalui proses legal aspek yang mengacu kepada UU no 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007. Berikut ini adalah kumpulan dari peraturan-peraturan tersebut hingga ke peraturan pelaksananya sbb :

1. Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang " Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang"

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2000 Tentang " Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas"

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2007 Tentang " Perubahan Atas Undang Undang No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2000Tentang Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas menjadi Undang Undang"

4. Undang-Undang 44 tahun 2007 Tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang."

5. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 Tentang " Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam "

6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 Tentang " Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan"

7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 Tentang " Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun"

8.Peraturan Presiden No 30 Tahun 2008 Tentang " Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas"

9. Keputusan Presiden No 9 Tahun 2008. Tentang " Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam"

10. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2009 Tentang “ Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Beacukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah di tunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas."

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 230 Tahun 1997
Tentang " Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya"

12. Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/3/2009. Tentang "Pelimpahan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar NegeriKepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun."

13. Peraturan Menteri Perdagangan No 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang "Ketentuan Impor Produk Tertentu"

14. Peraturan Menteri Perdagangan No.11/M-DAG/PER/3/2009 Tentang "Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor"

15. Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-DAG/PER/12/2008 Tentang "Ketentuan Barang Impor Modal Bukan Baru"

Penjelasan tata niaga Impor & Expor dng Inatrade

2009-08-14T21:19:00.000-07:00

Penjelasan tentang semua ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk kegiatan di bidang impor dan expor khususnya yang termasuk golongan di atur bisa di lihat pada website inatrade dari departemen perdagangan

Importir Terdaftar Untuk Minuman Berakohol

2009-08-14T21:01:00.000-07:00

Sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Meteri perdagangan melalui Permendag No.12/M-DAG/PER/3/2009, maka BP-Batam melalui regulasi Dewan Kawasan BBK diberi pelimpahan kewenangan untuk mengeluarkan perizinan kepada pengusaha sebagai Importir Terdaftar Minuman Berakohol (IT MIKOL). Dewan Kawasan berdasarkan Permendag 12 tersebut kemudian mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Ketua Dewan Kawasan BBK No 5 tahun 2009 tentang “Ketentuan Umum Pemasukan Minuman Berakohol Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas BBK”, sebagai acuan bagi BP Batam untuk melaksanakan pengeluaran izin IT MIKOL.

Pengelompokan Minuman Berakohol dikelompokan menjadi 3 golongan yaitu :

MIKOL Golongan A adalah minuman berakohol dengan kadar etanol 0 sd 5 %
MIKOL golongan B adalah minuman berakohol dengan kadar etanol 5 sd 20 %.
MIKOL golongan C adalah minuman berakohol dengan kadar etanol 20 sd 55 %.

Importir yang akan memasukan MIKOL golongan A,B dan C harus mempunyai izin sebagai Importir Terdaftar Minuman Berakohol dari BP Batam, sedangkan jenis dari minuman dan golongan minuman yang dapat dimasukan di Batam adalah seperti pada tabel “Daftar Minuman Berakohol” Sebagai lampiran Peraturan DK No.5 Tahun 2009. Sedangkan MIKOL yang tidak termasuk dalam Tabel tsb dilarang untuk dimasukan. Disamping itu perusahaan importir harus perusahaan yang berdomisili di Batam, Bintan dan Karimun dan di tetapkan oleh BP BBK.

Untuk menjaga agar MIKOL tersebut tidak di selundupkan ke daerah pabean Indonesia Lainya, maka jumlah dan jenis MIKOL di tentukan dan di kontrol oleh BP Batam dan untuk mengurangi dampak sosial dan dampak kesehatan yang akan timbul akibat MIKOL, maka penetapan IT MIKOL harus mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kawasan BBK.

Perusahaan yang sudah mendapatkan IT MIKOL, maka perusahaan tersebut dapat menunjuk distributor atau sub distributor untuk memasarkan minuman berakohol di dalam kawasan perdagangan bebas BBK.

A. Persyaratan untuk mendapatkan IT MIKOL

Persyaratan untuk mendapat IT MIKOL , maka perusahaan pemohon IT MIKOL harus mengajukan permohonan kepada BP Batam dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sbb :

Foto Copy Izin Usaha dari BP Batam
Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
Foto Copy NPWP
Foto Copy API-U
Foto Copy NIK
Foto Copy SIUP-Minuman Berakohol
Nama dan alamat distributor yg bekerjasama dengan importir
Tanda Daftar Gudang
Asli Surat Penunjukan dari principal minuman berakohol
Rencana Pemasukan jumlah dan jenis MIKOL dalam satu tahun.

Ketentuan teknis dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP – MIKOL serta penerbitannya diatur oleh BP Batam dan Izin IT MIKOL berlaku hanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan ke BP Batam.

B. Persyaratan sebelum MIKOL di distribusikan dan pelaporan realisasi.

Setelah perusahaan mendapatkan IT MIKOL dari BP Batam, maka perusahaan tersebut akan melaksanakan impor atau realisasi pemasukan. Perusahaan Importir MIKOL tersebut sebelum mendistribusikan MIKOL harus memenuhui ketentuan-ketentuan tentang pengedaran atau pendistribusian MIKOL sbb :

Kemasan MIKOL golongan A, B dan C yang sudah di masukan ke kawasan Bebas harus di pasang label sebelum diedarkan. Adapun ukuran label adalah berukuran 2 x 6 cm dengan tulisan pada label “FTZ Batam/Bintan/Karimun” dengan tulisan keemasan dan juga dicantumkan No IT nya.
Label tersebut di keluarkan oleh masing-masing BP dengan biaya label di tanggung oleh perusahaan MIKOL
Besaran biaya label sebagaimana tersebut diatas di tetapkan oleh BP Batam
Siapapun dilarang membawa MIKOL golongan A, B dan C dari luar pabean (Luar Negeri) sebagai barang bawaan, kecuali untuk di konsumsi sendiri dengan ketentuan sebanyak 1000 ml per orang dengan kemasan tidak lebih dari 180 ml.
Perusahaan Impor yang telah memasukan MIKOL, maka setiap akan merealisasikan pemasukan MIKOL harus mencantumkan laporan realisasi pemasukan pada bulan sebelumnya kepada BP Batam. Adapun format laporan dapat di lihat pada lampiran Peraturan Ketua DK No 5 Tahun 2009.

Dengan penjelasan tersebut diatas, mudah mudahan bisa memberikan informasi yang jelas kepada para distributor dan pengusaha MIKOL

> Permohonan Izin Usaha di BP-Batam

2009-08-08T18:12:00.000-07:00

PROSEDUR REGISTRASI PERUSAHAAN
DAN PEMBERIAN IZIN USAHA

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Kegiatan pemasukan barang ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Surat Izin Usaha (IU) :
Izin Usaha adalah legalitas untuk dapat melakukan kegiatan usaha dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam yang dikeluarkan oleh BP Batam berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang terdapat pada form registrasi. Bila perusahaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam form isian registrasi BP Batam, perusahaan pemohon dapat diberikan Izin Usaha.

Tahapan Registrasi dan Pemberian Izin Usaha :

Saat ini pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui sistem online yaitu dengan mengakses website http://www.batam.go.id/ dan mengklik pada logo BP – Batam-Export Import. Pendaftaran on-line dapat dengan mengklik pada menu daftar baru dan mengisi username dan password. Selanjutnya pemohon dapat melakukan registrasi Izin Usaha dengan mengklik Menu “Registrasi Izin Usaha” dan kemudian mengisi kolom-kolom pada Formulir Registrasi Izin Usaha sesuai dengan urutan dan perintah dari komputer.
Pengajuan Permohonan dapat juga mendaftar ke loket pendaftaran di kantor BP-Batam, kemudian pihak petugas loket yang akan memasukan data-data perusahaan pemohon ke dalam sistem komputer, akan tetapi di sarankan agar pemohon melakukan registrasi sendiri secara online dari internet dengan membuka website http://www.batam.go.id/ (untuk lebih jelas bisa di lihat pada penjelasan SPIBA/Sistem Perijinan Import Barang pada menu utama dari Sistem Perijinan BP-Batam).
Perusahaan mengajukan Surat Permohon kepada Badan Pengusahaan Batam, surat permohonan ber-kop perusahaan memuat/mencantumkan :
a. Tanggal dan nomor surat
b. Ditujukan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam
c. Pokok surat adalah pengajuan izin usaha dan registrasi.
d. Tembusan Surat ditujukan kepada : Anggota Bidang Sarana dan Prasarana
e. Mengisi Form Registarasi Perusahaan secara online di Internet atau online melalui loket-BP Batam beserta lampirannya dalam bentuk Hard Copy. Disarankan agar pendaftaran dilakukan secara On Line agar tidak memberatkan petugas loket ( pada saat input data, maka pemohon harus membawa dokumen hard copy secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan di point 7). Apabila pemohon telah melakukan pendaftaran secara Online, maka di cetak/print no registrasi Online, yang kemudian no registrasi tsb di bawa ke kantor BP-Batam beserta persyaratan dokumen (Hard Copy Dokumen) untuk di laporkan ke petugas loket dan di periksa lagi kebenaran pengisian data dengan dokumen hard copy. Apabila semua dokumen sudah diperiksa oleh petugas loket, maka permohonan Saudara akan diteruskan ke proses lebih lanjut.
f. Membuat Surat Pernyataan (bermeterai Rp.6000,- ) tentang kebenaran isi dari form yang disertakan. Tujuan dari surat pernyataan ini adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa semua dokumen yang di lampirkan pada permohonan registrasi perijinan izin usaha adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan oleh orang yang menandatangani surat pernyataan tsb.
g. Surat Permohonan dan Peryataan ditandatangai oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan. Apabila tidak bisa di tandatangani oleh pimpinan maka bisa di tandatangi oleh manager yang di beri tanggung jawab oleh perusahaan dalam pengurusan dokumen tsb. Contoh surat permohoan dapat di down load pada menu “Contoh Formulir”
Penelitian Administratif
Badan Pengusahaan Batam akan meneliti kelengkapan dan mencocokkan isian pada form registrasi dengan copy dokumen yang dilampirkan, menilai kesesuaian bidang usaha yang dilakukan dengan dokumen pendukung yang dimiliki, menelaah jenis dan jumlah barang/bahan yang akan dimasukan/digunakan perusahaan untuk periode satu tahun kedepan. Melakukan pengecekan apakah barang yang dimasukan termasuk dalam katagori barang di larang atau diatur, apabila diatur maka proses pemasukan barangnya harus sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.
Verifikasi Lapangan
Badan Pengusahaan Batam akan memeriksa kebenaran isian formulir isian dengan dokumen-dokumen perusahaan serta kondisi di lapangan. Llokasi perusahaan, identitas pengurus, penanggung jawab, jenis usaha, bahan baku yg di import dsb akan di cek apakah sudah sesuai antara kondisi lapangan dengan dokumen – dokumen perizinannya. Untuk saat ini masih belum dilakukan Verifikasi Lapangan, mengingat waktu yang sangat singkat di berikan kepada BP-Batam untuk memberikan Izin Usaha. Dalam waktu dekat ini BP-Batam akan melakukan secara bertahap verifikasi lapangan terhadap Izin-Usaha yang sudah di keluarkan oleh BP-Batam.
Penerbitan SURAT IZIN USAHA
Bila perusahaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang terdapat pada form registrasi, BP Batam akan menerbitkan Surat Izin Usaha. Proses perijinan bisa di monitor melalui internet dengan mengakses pada website www.batam.go.id pada menu utama di “Sistem Perizinan BP-Batam”. Pemohon dapat melihat tahapan proses dari permohonan yang diajukan, apabila terlalu lama, pemohon bisa mengirim email ke BP-Batam untuk menanyakan penyebab permasalahannya.
Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dari BP Batam adalah dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti di persyaratkan di bawah ini :

a. Sural Izin Usaha Perusahaan (SIUP)/TDUP/lzin Usaha Industri (IUI)/IUT. Untuk perusahaan di bidang perdagangan atau industri yang tergolong dalam non-fasilitas, maka diperlukan SIUP sedangkan industri/perusahaan yang tergolong dalam PMDN/PMA atau mendapatkan fasilitas dari pemerintah maka diperlukan Izin Usaha Terbata (IUT). Untuk izin SIUP, IUI, TDUP dikeluarkan oleh Pemko Batam, sedangkan IUT dikeluarkan oleh BKPM melalui perwakilan mereka di BP-Batam di tempat Pusat Pelayanan Terpadu.
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dikeluarkan oleh Pemko batam di kantor Pusat Pelayanan Terpadu
c. Tanda Daf tar Gudang (TDG).
d. Angka Pengenal Impor (API-U, API-P). Untuk perdagangan maka diperlukan izin Angka Pengenal Import – Umum, sedangkan untuk industri/perusahaan yang bergerak di bidang proses industri yang memproduksi suatu produk yang tergolong dalam Non Fasilitas maka diperlukan izin Angka Pengenal Import Produsen/API-P. API-umum dan API-Produksi dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan KEPRI melalui rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kota Batam. Sedangkan Angka Pengenal Import Terbatas/API-T dikeluarkan oleh BKPM untuk perusahanan PMDN dan PMA.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikeluarkan oleh Kantor Pajak Batam.
f. Nomor Induk Kepabeanan (NIK), dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai dengan sistem pendaftaran melalui on line di website Bea Cukai.
g. Akte perusahaan (Akte notari dan SK penetapan dari Departemen Hukum dan HAM)
h. Keterangan Domisili.

Note : Penjelasan ini di buat untuk sistem online yang saat ini masih sedang dalam pengembangan/konstruksi, Harap Maklum.

Importir Produsen Plastik/IP Plastik

2009-08-02T11:11:00.000-07:00

Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Perdagangan melalui Peraturan Departemen Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2009 telah melimpahkan kewenangan di bidang perijinan perdagangan luar negeri. IP Plastik merupakan salah satu kewenangan yang telah di limpahkan ke BP-Batam dengan tetap mengacu kepada peraturan sebelumnya yaitu Kep. Meteri Industri dan Perdagangan No. 230/MPP/KEP/7/1997 tentang “ Barang Yang diatur Tata Niaganya”

Import plastik adalah termasuk barang yang diatur tata niaganya dan tercantum dalam Daftar Lampiran dari Kepmen Indag No 230/MPP/KEP/7 /1997 dengan katagori HS Code 39.02 (Produk Polimer) sehingga untuk melakukan pemasukan barang produk biji plastik harus terdaftar sebagai Importir Produsen Plastik (IP Plastik).

Izin IP Plastik telah di limpahkan sehingga perusahaan importir plastik tidak perlu ke Jakarta, akan tetapi bisa mendaftarkan ke BP Batam untuk mendapatkan izin IP Plastik. Untuk mendapatkan IP Plastik pengusaha harus memiliki terlebih dahulu izin usaha pemasukan barang /import yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam.

Persyaratan untuk mendapatkan IP plastik adalah sbb :

Harus memiliki izin usaha dari BP Batam
Membuat surat permohonan ke BP-Batam (Format surat dapat di down load di website Sismtem Perijinan-BP Batam)
Melakukan pendaftaran secara on-line.

Pendaftaran dapat di lakukan secara online, dengan memasukan nomor register pengusaha yang telah didapat pada saat pendaftaran untuk mendapatkan izin usaha dari BP-Batam. Pada menu utama terdapat menu Izin IP Plastik, dengan mengkilik tombol Izin IP Plastik, maka proses pendaftaran untuk mendapatkan izin IP plastik bisa dilakukan dengan mengisi setiap kolom yang ada di formulir on line pendaftaran IP Plastik. Setelah melakukan pengisian kolom pada formulir on-line, maka pemohon dapat mengklik tombol “Kirim” yang berarti bahwa data yang telah di isi telah di submit kedalam data base BP-Batam.

Setelah melakukan pendaftaran, maka pihak pemohon agar datang ke loket pendaftaran di BP Batam dengan memberikan surat permohonan dan nomor registrasi pengusaha. Selanjutnya pihak BP-Batam akan mengecek permohonan dengan memasukan no registrasi kedalam system serta mengecek kelengkapan dokumen.

Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha dari BP Batam, maka persyaratan dokumen yang sudah di lampirkan pada saat pengurusan di BP Batam, tidak diperlu di lampirkan lagi pada saat pengurusan IP Plastik.

Untuk import limbah plastik atau scrap plastik, maka sesuai dengan ketentuan Kepmen Indag No 230/MPP/KEP/7/1997 di lampiran I pada no 78 dengan HS Code 39.15 “ Sisa, Reja dan Skrap dari plastik” dengan HS Code 3915.10.000 “ Polimer Etilena” (Scrap plastik HDPE, LDPE) , 3915.20.000 “Polimer Stirena” dan 3915.30.000 “Polimer Vinil Chlorida” (Scrap Plastik PVC) di nyatakan Dilarang untuk di import ke Batam.

Importir Terdaftar Cakram

2009-08-02T01:57:00.000-07:00

BAGAIMANA MENDAPATKAN PERIJINAN SEBAGAI IMPORTIR PRDUSEN DAN IMPORTIR TERDAFTAR UNTUK CAKRAM OPTIC

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang “ Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik”, bahwa pemasukan barang ke Indonesia dari luar negeri untuk kegiatan seperti yang di sebutkan dalam peraturan tersebut di atur tata niaganya. Sedangkan khusus untuk Batam ada peraturan dari Menteri Perdagangan No. 12 tentang pelimpahan kewenangan, bahwa ketentuan yang seperti disebutkan pada Permen-Dag No.5 dilimpahkan perizinannya ke BP Batam untuk menerbitkan IT Cakram.

Cakram Optik dapat di bagi menjadi 2 yaitu cakram optik kosong atau yang disebut dengan cakram yang masih belum di burning atau masih belum ada informasinya, sedangkan cakram optik isi adalah cakram optik kosong yang di isi atau di burning oleh CD Writer, sehingga dalam cakram tersebut berisi baik informasi, lagu atau movie. Sedangkan mesin dan peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi cakram optik kosong dan atau cakram optik isi.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi Cakram Optik kosong atau Isi harus mendapatkan izin dari BP Batam terlebih dahulu sebelum dapat beroperasi. Agar bisa memasukan Cakram Optik dan peralatannya maka dapat dilakukan setelah mendapatkan status sebagai IT Cakram Optik.

Untuk mendapatkan IT Cakram, maka perusahaan tersebut harus melengkapi persyaratan-persyaratan sbb :

Mengajukan tertulis ke pada BP-Batam
Copy Izin Usaha Indsutri/Tanda Daftar Industri
Copy Angka Pengenal Impor (API)
Nomor Pokok Wajib Pajak
Rekomendasi dari Direktur Jenderal Logam,Mesin, Textil dan Aneka dari Departemen Perindustrian untuk importasi mesin dan peralatan mesin.
Rekomendasi dari Dirjen Industri Agro dan Kimia Dep Perindustrian untuk importasi bahan baku Cakram Optik Kosong
Rekomendasi dari Dirjen HKI Departemen Hukum dan Ham untuk importasi Cakram Optik Isi.
Rencana kebutuhan bahan baku untuk satu tahun dan rencana impor mesin dan peralatan mesin.
Copy Lisensi dari Pemegang Hak Cipta untuk importasi Cakram Optik Isi.

Dokumen untuk Point 2,3 dan 4 sudah ada di BP Batam pada saat mengurus izin usaha dari BP Batam, sedangkan rekomendasi untuk point 5,6 dan 7 harus di urus di Jakarta di Departemen terkait.

Penunjukan sebagai IT Cakram berlaku paling lama 3 tahun dan dapat di perpanjang. Setiap akan melakukan realisasi pemasukan mesin, peralatan mesin, bahan baku dan cakram optik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BP Batam. Pengusaha yang sudah mendapatkan IT Cakram, maka setiap bulan harus membuat laporan realisasi pemasukan barang dan laporan tersebut disampaikan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya dan bentuknya laporannya dapat di lihat pada lampiran peraturan menteri perdagangan no. 5.

Setiap rencana pemasukan barang, maka wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis di lakukan oleh surveyor yang di tunjuk oleh Menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil survey dari suveyor di tuangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang merupakan dokumen impor. Pelaksana Surveyor harus memiliki persyaratan minimum pengalaman selama 5 tahun dan memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar Negeri.

Namun untuk daerah Fee Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun di berikan kemudahan dengan tidak perlu adanya laporan surveyor sebagai kelengkapan dokumen impor.

IT Cakram yang telah di berikan kepada perusahaan akan di bekukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebanyak 2 kali atau dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT Cakram Optik.

Importir IT-PT

2009-08-02T01:28:00.000-07:00

Sesuai dengan Peraturan Perdagangan No.56/M-Dag/PER/12/2008 tentang ketentuan Import Produk Tertentu maka pemasukan 5 komoditi produk tertentu yaitu elektronik, makanan dan minuman, pakaian jadi, mainan anak-anak dan alas kaki diatur proses pemasukannya.

Pemasukan barang-barang Produk Tertentu oleh Importir Terdaftar Produk Tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Selanjutnya peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun no 4 tahun 2009 mengatur tentang pelaksanaan import produk tertentu ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Pemasukan produk tertentu yang diatur dalam Peraturan Dewan Kawasan No.4 tahun 2009 tersebut hanya untuk digunakan di dalam Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.dan tidak boleh di bawah ke daerah indonesia pabean lainnya.

Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai Importir Terbatas Produk tertentu adalah :

Pengusaha Harus sudah memiliki Izin Usaha Pemasukan Barang dari BP Batam. Apabila belum memiliki izin tersebut, maka bisa melakukan pendaftaran secara online pada system ini.
Mengajukan permohonan kepada Badan Pengusahaan Batam, surat permohonan dengan kop perusahaan memuat/mencantumkan :

a. Tanggal dan nomor surat
b. Ditujukan kepada kepala Badan Pengusahaan Batam.
c. Pokok surat adalah pengajuan sebagai importer terdaftar produk tertentu.
d. Tembusan surat kepada : Anggota Bidang Sarana dan Prasarana.
e. Contoh Surat dapat di down load pada menu “Contoh Surat”
Melakukan pendaftaran secara online, dengan memasukan nomor register pengusaha yang telah didapat pada saat pendaftaran untuk mendapatkan izin usaha. Pada menu utama terdapat menu Izin IT-PT, dengan mengkilik tombol Izin IT-PT, maka proses pendaftaran untuk mendapatkan izin IT-PT bisa dilakukan dengan mengisi setiap kolom yang ada di formulir on line pendaftaran IT-PT. Setelah melakukan pengisian kolom pada formulir on-line, maka pemohon dapat mengklik tombol “Kirim” yang berarti bahwa data yang telah di isi telah di submit kedalam data base BP-Batam.
Setelah melakukan pendaftaran, maka pihak pemohon agar datang ke loket pendaftaran di BP Batam dengan memberikan surat permohonan IT-PT yang asli dan nomor registrasi pengusaha. Selanjutnya pihak BP-Batam akan mengecek permohonan tersebut dengan memasukan no registrasi kedalam system serta mengecek kelengkapan dokumen permohonan.

Penelitian Administrasi

Badan Pengusaha Batam akan meneliti kelengkapan dan mencocokan isian yang dilakukan secara on-line serta data yg sudah ada di BP Batam pada saat mendaftar untuk mendapatkan Izin IT-PT. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian bidang usaha yg dilakukan dengan dokumen pendukung yang dimiliki, menelaan jenis, jumlah, satuan. HS Code barang yang akan dimasukan oleh perusahaan untuk periode satu tahun ke depan.

Bila perusahaan memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan yang diharuskan untuk mendapatkan IT-PT, maka BP-Batam akan menerbitkan Suarat Izin Importir Terdaftar Produk Tertentu.

Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa Barang Produk Tertentu yaitu 5 komoditi seperti yang disebutkan di atas yang di import ke Batam hanya bisa di perjual belikan untuk keperluan konsumsi di Batam saja. Apabila akan di kirim ke Tanjung Pinang atau daerah Pabean Indonesia Lainnya, maka ketentuannya adalah sesuai dengan ketentuan Import produk IT-PT Nasional, yaitu pelabuhan masuknya sesuai dengan pelabuhan yang di tunjuk pada ketentuan Nasional (Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Laut Dumai, Pelabuhan Laut Tj Priok, Pelabuhan Laut di Semarang, Pelabuhan Laut di Tj Perak dan Pelabuhan Laut di Makasar serta Pelabuhan Udara Soekarno Hattan). Tidak bisa di masukan melalui Batam.

Note : Untuk Sistem Online sedang dalam proses pembuatan, untuk sementara pendaftaran dilakukan secara manual.